KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Viralnya, dugaan copy paste pada pembentukan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang 2016-2021 periode kepemimpinan Cellica-Jimmy.
Di mana diduga RPJMD tersebut merupakan hasil copy paste dari Kabupaten lain, yakni Kabupaten Tidore menjadi sorotan banyak pihak.
Salah satunya datang dari Pengamat Pemerintahan Kabupaten Karawang, Asep Agustian.
Menurut Asep, jika memang ini bukan hasil copas atau ngutip, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang harus bisa membuktikan.
Pasalnya, bagaimana bisa nama Kabupaten Tidore ada dalam lembaran halaman draft RPJMD Kabupaten Karawang. Kemudian di-share di web resmi pemkab Karawang.
“Kalau memang tidak mengutip, tapi kok bisa ada di halaman RPJMD nama kabupaten lain dan di-share di web resmi pemkab, ini kan jelas, kelalaian,” tegasnya kepada Tvberita.co.id, Sabtu (12/10).
Dikatakan Asep, Pemkab harus bisa menjelaskan, karena pembentukan RPJMD ini pasti mengeluarkan anggaran APBD yang juga tidak sedikit.
“Yang jelas ini kan ada anggaran pembentukan RPJMD ini, ada tim ada panitia khusus, ini bagaimana pertanggungjawaban mereka, jika benar dokumen pemerintahan ini hasil copy paste lalu anggarannya untuk apa?,” kata Asep lagi mempertanyakan.
Ditandaskan Asep, masyarakat Karawang sekarang jeli-jeli. Salah ketik atau lupa sedikit saja bisa langsung ketahuan. Apalagi jejak digital tidak bisa hilang begitu saja.
“Kayaknya sih bisa jadi, mau nulis tisore jadi tidore, saking ngantuknya gak ngopi,” sindirnya.
Asep juga menyayangkan pernyataan Kepala Bappeda Kabupaten Karawang yang malah terkesan seolah menyalahkan anak buahnya dan Tim Bappeda Tidore, yang konon katanya menggunakan draft penyusunan RPJMD Karawang pada saat kegiatan diklat di Bappenas.
Sehingga terkesan, Pemkab bukan meminta maaf, malah seolah masing-masing pihak sibuk mencari pembenaran.
Pertanyaannya kata Asep, bagaimana kalau Kabupaten Tidore tidak terima, dan balik menuntut Pemkab Karawang.
“Apapun bantahannya, ini kan jelas sudah di-share dan dibaca masyarakat banyak. Lalu selama ini ke mana aja, berarti jelas tak pernah ada satupun baik eksekutif maupun legislatif yang membaca RPJMD tersebut. Buktinya itu muncul. Terus kerjaan mereka apa?,” ujarnya menyesalkan.
Ibarat kata maen lenong, lanjut Asep, baik dari akademisi, eksekutif maupun legislatifnya sama-sama lalai, ceroboh dan tidak cermat.
Tentunya, Sumber Daya Manusia (SDM) ASN Pemkab Karawang pun dipertanyakan, mengapa bisa seceroboh ini.
“Ini kan satu paket, lalu pertanyaannya apa sih yang mereka perbuat. Kok bisa gak teliti dan gak cermat, sampai lolos gitu, apa gak ada satupun yang membaca,” tanya Asep lagi.
Asep juga menyayangkan sikap Pemkab Karawang yang seolah menyalahkan kabupaten lain. Padahal ini kan jelas ngutip, karena yang terbaca, termaktub dan tersirat ada nama kabupaten lain disana. Dan parahnya, sekarang sudah menjadi Perda dan serta merta semudah itu.
“Bupati dan wakil bupati juga salah, kenapa gak dibaca terlebih dahulu main tanda tangan saja, ini kan RPJMD yang memuat visi misi mereka. Kok bisa gak tahu dan gak membaca. Makanya Jangan kebanyakan joget yang dikedepankan. Kalau sudah begini pada cuci tangan malah lalu yang disalahkan malah anak buah,” pungkasnya menyesalkan. (nna/kie)
