KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamakhsyari menegaskan pernyataan terkait pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal anggaran Rp 1,3 miliar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang dan ramai jadi perbincangan tak ada kaitannya dengan seleksi sekretaris daerah (Sekda) yang sedang berlangsung.
Jimmy, sapaan bekennya, menegaskan hal tersebut lantaran ada anggapan dari sebagian kalangan pernyataannya sebagai “manuver” kepada Suroto. Seperti diketahui, Ahmad Suroto, kepala Disnakertrans Karawang ikut dalam seleksi Sekda bersama 5 pejabat Karawang lainnya.
“Demi Allah Demi Rosulullah Saya Bersumpah atas Nama Arwah Almarhum Orang TUA Saya. Sedikitpun saya Tidak Punya Niat Politik sama Suroto.
Orang di Ajak Ngobrol Soal MUTASI juga Engga, Jangankan Soal Jabatan SEKDA,” ujarnya kepada TVBERITA.CO.ID melalui pesan WhatsApp.
Menurut Jimmy, anggaran yang fantastis tersebut lebih tepat di Dinas Perhubungan (Dishub) sesuai tufoksi. Bukan di Disnakertrans. Dan yang lebih membuatnya heran, kalau hanya sebatas untuk sosialisasi tidak harus menghabiskan anggaran sebesar itu, cukup menghabiskan anggaran Rp 300 juta.
“Untuk Anggaran Sosialisasi Cukup dg Duit 300 Juta Doang. Jadi Ngapain BOROSIN Anggaran sampe 1,3 Milyar..? Ini Bukti Salah Satu PEMBOROSAN Anggaran Yang Kurang PENTING,”tegasnya.
Dirinya pun menyarankan, agar surat keputusan (SK) Bupati terkait sosialisasi tersebut direvisi. Selain itu, Muspida dihilangkan. Cukup melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Dan coba tanya sama Toto (ketua DPRD Karawang) tahu engga ada anggaran itu,”sindirnya.
Sindiran Jimmy tersebut menanggapi pernyataan Toto Suripto sebelumnya. Dimana Toto merasa disudutkan dengan pernyataan wakil bupati Karawang yang dinilainya asal jeplak terkait anggaran di Disnakertrans Rp 1,3 miliar untuk sosialisasi perubahan plat nomor mobil perusahaan di kawasan industri ke letter T yang dibagi bagi ke Muspida, termasuk dirinya.
Kendati pernyataan tersebut langsung buru-buru diklarifikasi oleh Jimmy yang menyatakan bukan untuk Muspida era sekarang.
“Saya bertanya Wakil Bupati Jimy itu saya pikir tidak pantas menyudutkan Muspida. Harusnya baca dulu aturanya jangan asal jeplak aja. Kapasitasnya dia sebagai wakil bupati harus paham aturan. Baca dulu isi SK bupati apa bunyinya,”ungkapnya marah.(kb)
