PURWAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema Pembinaan Statistik Sektoral dan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Purwakarta sebagai upaya meningkatkan kualitas data sektoral dan mendorong peningkatan pelayanan publik yang berbasis data akurat dan terstandarisasi.
Kegiatan FGD statistik sektoral ini digelar di Rumah Makan SHSD, Ciganea, pada Senin, 15 Desember 2025. Acara tersebut dihadiri oleh penanggung jawab data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Purwakarta, serta melibatkan media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan mahasiswa sebagai pengguna data dan pemberi masukan terhadap pelayanan publik BPS.
Baca juga: Duta GenRe Purwakarta 2025 Terpilih, Bupati Harap Jadi Inspirasi Remaja
Kepala BPS Kabupaten Purwakarta, Irna Afrianti, S.Si., M.E., menjelaskan bahwa FGD statistik sektoral ini memiliki dua fokus utama. Pertama, pembinaan dan sosialisasi statistik sektoral agar data sektoral yang dihasilkan OPD lebih terstandarisasi, terpercaya, dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan, monitoring, serta evaluasi kebijakan daerah.
“Tidak semua OPD memiliki ahli statistik atau pemahaman yang memadai terkait proses statistik. Karena itu, pembinaan statistik sektoral ini penting agar OPD mampu mengompilasi data administrasi secara benar dan memanfaatkan data sektoral secara maksimal,” ujarnya.
Fokus kedua, lanjut Irna, adalah menjaring masukan dari para pengguna data terkait pelayanan publik yang diberikan oleh BPS Kabupaten Purwakarta. Sebagai lembaga penyedia data resmi, BPS tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga memberikan layanan konsultasi dan diseminasi informasi statistik.
“Masukan dari masyarakat, OPD, mahasiswa, dan media massa sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik BPS agar semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna data,” katanya.
Irna menambahkan, peran media massa sangat strategis dalam menyampaikan informasi statistik kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, BPS ingin memastikan bahwa data sektoral yang disajikan memiliki tingkat akurasi dan objektivitas yang tinggi.
Selain data yang diproduksi BPS, OPD di daerah juga memiliki data sektoral strategis yang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan daerah berbasis bukti. Setiap tahun, BPS di seluruh Indonesia diwajibkan melaksanakan FGD sebagai bagian dari penilaian Indeks Pembangunan Statistik.
“Jika indeks pembangunan statistik masih rendah, artinya perlu ada perbaikan berkelanjutan. Karena itu, masukan dari seluruh pemangku kepentingan dalam FGD ini sangat berharga,” jelasnya.
Baca juga: Bupati Purwakarta Hadiri e-RUPSLB 2025 Bank BJB, Bahas Pembaharuan Struktur Manajemen
Pada kesempatan yang sama, Irna juga mengingatkan masyarakat terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan bahwa sensus tersebut tidak berkaitan dengan pajak maupun bantuan sosial, melainkan bertujuan untuk memotret kondisi dan pertumbuhan perekonomian nasional.
“Kami berharap masyarakat dapat memberikan data yang sebenar-benarnya, karena keakuratan data sangat menentukan kualitas kebijakan dan pelayanan publik ke depan,” pungkasnya. (*)
