KARAWANG – Maraknya banjir yang terjadi di sejumlah kawasan perumahan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh serta mengecek langsung terhadap tata ruang perumahan yang dinilai bermasalah, khususnya terkait minimnya penataan sistem drainase.
Aep menyebut, banyak perumahan dibangun tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, termasuk elevasi lahan dan kapasitas drainase, sehingga memicu genangan hingga banjir saat hujan deras.
Baca juga: Apdesi Karawang Dukung Polri di Bawah Presiden: Efektif Jaga Stabilitas Keamanan
“Pasca musim hujan, selesai ini nanti kita akan tata lah (drainase perumahan). Kita akan melihat di wilayah Klari, termasuk juga di wilayah Majalaya, Purwasari kita akan melihat kondisinya seperti apa,” ungkap Aep, Kamis (29/1).
Bangun Perumahan Jangan Lebih Rendah dari Jalan
Sebagai langkah tegas, Pemkab Karawang juga disebutnya masih memberlakukan moratorium perizinan perumahan. Kebijakan tersebut dilakukan agar pemerintah dapat melakukan penataan ulang dan evaluasi terhadap pembangunan perumahan yang sudah ada.
Baca juga: Polisi Tangkap 5 Terduga Pemburu Macan Tutul Karawang, Amankan Senpi-Anjing
Ia pun menegaskan bahwa pembangunan perumahan, termasuk yang mengklaim sebagai rumah subsidi, tetap wajib mematuhi ketentuan teknis yang berlaku, salah satunya terkait elevasi bangunan terhadap jalan.
“Ke depan ini pokoknya gak bisa yang namanya perumahan walaupun berbicara tentang rumah subsidi katanya, ‘Pak ini rumah untuk rakyat, gak bisa’ tetap saya bilang.”
“Pokoknya mereka (pengembang) itu minimal harus 50 sentimeter dari jalan ketentuannya, jadi jangan misalkan tanah kering, udah gitu langsung main bangun aja, sedangkan posisi jalan masih tinggi, sekarang langsung main membangun, gak bisa,” tegasnya. (*)
