Beranda Headline 500 Miliar Piutang di Akhir Masa Jabatan Cellica-Jimmy Belum Tertagih

500 Miliar Piutang di Akhir Masa Jabatan Cellica-Jimmy Belum Tertagih

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- DPRD Kabupaten Karawang mendesak agar Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang segera menagih piutangnya sebesar Rp. 500 Miliar yang tersebar di antaranya dalam kerjasama pasar BOT (Build Operate Transfer) yang dilakukan sejak 2013 sampai 2019.

 

Adapun BOT pasar tersebut yaitu dengan ALS, Celebes, Senjaya dan inconi, masih ada piutang dengan total Rp. 8,052 miliar yang belum ditagih.

Dengan perinciannya, PT. ALS Rp. 700 juta dan PT. Celebes Rp. 2,6 miliar, keduanya mengelola Pasar Cikampek I yang sempat bersengketa.

Pasalnya, piutang sebesar itu bisa untuk menutupi defisit APBD II dan meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Fraksi PDIP , Natala Sumedha kepada Tvberita.co.id, Kamis (31/10).

Menurutnya piutang sebesar itu bukan angka yang kecil. Selama ini TAPD ketika menutup defisit selalu melakukan efisiensi, padahal menutup defisit tersebut bisa juga dengan memaksimalkan PAD, diantaranya tagih para pemilik hutang.

Lebih lanjut Natala juga menjelaskan, kaitan piutang Rp500 miliar lebih. Ada juga dari Pasar Johar yang dikelola oleh PT. Senjaya yang masih menyisakan hutang kepada Pemkab Karawang sebesar Rp. 800 juta dan PT. Inconi pengelola Pasar Cikampek II juga belum melunasi hutang sebesar Rp. 2,8 miliar.

“Sedangkan kami memiliki keyakinan bahwa para pedagang dan pemiliki kios setiap bulannya pasti ditagih bayar iuran oleh pengelola pasar tersebut,” ucapnya menandaskan.

Lalu pertanyaannya ?, kenapa uang itu tidak disetorkan sebagai kontribusi ke kas Pemkab sesuai MoU kerjasama. Apakah pihak ketiga tersebut bisa disebut wanprestrasi, lalu kenapa oleh Pemkab Karawang didiamkan saja.

“Bupati sebagai pemegang kebijakan tertinggi tidak memberi instruksi untuk mengambil tindakan hukum seperti kerjasama dengan Kejaksaan dalam menagih piutang tersebut, yang jelas uang tersebut seharusnya menjadi hak Pemkab Karawang,” tegasnya.

Natala melanjutkan, piutang lain yang belum tertagih hingga jelang akhir tahun ini adalah dari tera ulang sebesar Rp . 500 juta.

“Kita maksimalkan terkait tentang tera ulang tersebut, yaitu tera ulang meter PLN meter PDAM timbangan di pabrik-pabrik, timbangan di pasar tradisional, maupun pasar BOT. Permasalahannya, pemda kekurangan orang yang mengerti tentang meterologi ini, menjadi tugas berat BKPSDM,” sarannya.

Kemudian soal piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp. 529 miliar dan baru tertagih sebesar Rp. 13 miliar di mana piutang tersebut terdiri dari dua bagian sejak tahun 2013-2018, yaitu piutang PBB dari limpahan kewenangan pusat sebesar Rp. 232 miliar dan piutang setelah dikelola oleh Kabupaten Karawang sebesar Rp. 237 miliar.

“Piutang restibusi jasa umum, restribusi parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ke-3 masih tersisa Rp.180 juta yang belum tertagih, padahal hampir dipastikan setiap pengendara yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan selalu dipungut parkir. juga piutang penggunaan jasa laboratorium Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 300 juta yang masih nyangkut di perusahaan,” ungkapnya lagi memaparkan.

Diluar Rp. 500 miliar lebih, lanjut Natala, belum lagi permintaan pihaknya terkait sewa tanah yg digunakan oleh Ramayana yang dinilai masih terlalu kecil sekitar, yakni USD 4.500 per tahun yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan belum dilakukan evaluasi oleh bagian kerjasama daerah serta belum berjalannya pemutihan IMB di BPMPTSP terkait perubahan bangunan rumah yang ada di perkotaan dan perumahan, juga pengalihfungsian gudang menjadi tempat produksi dan lain sebagainya.

“Masih banyak persoalan yang menjadi benang kusut yang harus diperbaiki di akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Karawang, kami berharap bisa tuntas sebelum masa jabatan berakhir,” tandasnya.(nna/dhi)