Beranda Headline AD-ART PGRI XXI: Nandang Sudah Tak Layak Duduk sebagai Ketua PGRI ?

AD-ART PGRI XXI: Nandang Sudah Tak Layak Duduk sebagai Ketua PGRI ?

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Nandang Mulyana seharusnya sudah bisa langsung dilengserkan pasca dimutasinya jabatan Sekertaris Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Sekdisdikpora) ke Bagian Persidangan DPRD Karawang.

 

Hal itu terungkap dalam data Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) hasil konfercab PGRI ke-XXI tahun 2003.

Dijelaskan dalam Bab Kode Etik Guru Indonesia dan Ikrar Guru Indonesia di Pasal 2 mengenai keanggotaan PGRI terbagi menjadi tiga, yaitu anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.

Lebih lanjut dijelaskan di Pasal 3, anggota biasa adalah mereka yang berprofesi sebagai guru, dosen atau tenaga kependidikan atau mereka yang menjabat pekerjaan di bidang pendidikan.

Sementara anggota luar biasa adalah para petugas lain yang erat kaitanya dengan tugas pendidikan atau mereka yang berijazah pendidikan tetapi tidak bekerja di bidang pendidikan. Jika melihat poin di pasal tersebut, Nandang masuk ke dalam kategori anggota luar biasa, bukan lagi sebagai anggota biasa.

Kemudian di pasal 10 mengenai Hak Anggota, dijelaskan bahwa untuk anggota biasa memiliki 5 hak yaitu hak pilih, hak suara, hak bicara, hak membela diri, hak memperoleh kesejahteraan.

Sementara untuk anggota luar biasa hanya memiliki hak bicara. Tidak memiliki hak pilih atau hak suara. Jika melihat aturan di pasal 10, Nandang jelas sudah tidak bisa dipilih atau memilih. Kecuali, ia kembali menjabat di lingkungan pendidikan sebelum tahun 2020. Seperti diketahui, jabatan Nandang sebagai Ketua PGRI Kabupaten Karawang akan habis di Juli 2020.

Sebelumnya Nandang mengungkapkan, berdasarkan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD ART) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Karawang, pemilihan ketua PGRI akan dilangsungkan bulan Juli 2020 mendatang sesuai habisnya masa bakti ia sebagai Ketua PGRI.

Lebih lanjut Nandang menandaskan, sesuai AD ART PGRI, siapapun berhak untuk menjadi ketua PGRI asalkan memiliki kartu keanggotaan PGRI.

Diulas Nandang, PGRI tidak mengenal jabatan, PGRI itu memiliki sifat tanpa membedakan tempat kerja, dan kedudukan.

Sehingga, meski ia sekarang tidak lagi duduk di Dinas Kependidikan akan tetapi selama ia masih terdaftar menjadi anggota PGRI, hal itu tidak akan mempengaruhi posisinya sebagai ketua PGRI.

“PGRI itu memiliki sifat, tidak membedakan tempat kerja, kedudukan dan lainnya, boleh guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, pejabat struktural maupun fungsional, bupati juga boleh ketika ia memiliki kartu PGRI, kalau saya tadinya kan guru, dan selama belum dicabut keanggotannya dalam Konferda ya boleh-boleh saja,” ungkap Nandang menjelaskan.

Nandang menerangkan mekanisme pemilihan ketua PGRI adalah berdasarkan musyawarah dan dipilih oleh anggota disetiap cabang dan ranting.

“Dimana di Kabupaten Karawang ada sekitar 30 cabang PGRI di 30 Kecamatan. Misalnya cabang A ada 10 ranting berarti suaranya 10, cabang B 15 ya berarti 15 suara, seperti itu,” ulasnya seraya mengatakan ia pun siap mencalonkan kembali menjadi ketua PGRI Karawang jika memang dipercaya oleh para anggotanya.(cr2/ris)

Komentar Facebook