Beranda Headline Ada Anggaran Rp 144,6 Miliar, Kok RSUD Karawang Minta-minta?

Ada Anggaran Rp 144,6 Miliar, Kok RSUD Karawang Minta-minta?

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Adanya surat permohonan bantuan bernomor 447/951/Perenc/2020 dari RSUD Karawang yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan, dinilai menunjukkan kekalutan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam menangani Virus Corona.

Padahal, Pemkab Karawang memiliki anggaran Rp 144,639 M lebih yang bisa digunakan.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Kabupaten Karawang, Asep Agustian SH., MH., mengatakan bahwa Pemkab boleh-boleh saja mengeluakan surat edaran permohonan kepada perusahaan, karena memang ada tanggungjawab CSR di situ, sebagaimana yang diamanatkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Namun begitu, Asep menilai, alangkah lebih baiknya jika Pemkab lebih mendahulukan anggaran yang ada terlebih dahulu.

“Dasar dari surat permohonan bantuan tersebut adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu. Salah satu yang ditunjuk adalah RSUD Karawang. Gubernur menetapkan artinya berdasarkan pertimbangan kesiapan RS tersebut,” ujarnya memaparkan.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Askun ini menjelaskan, Kabupaten Karawang sendiri telah menganggarkan Rp 14,5 M untuk penanganan wabah Corona. Padahal terdapat anggaran sebesar Rp 144,639 M lebih yang bisa digunakan untuk penanganan corona di Karawang. “Belum ditambah penggeseran anggaran tak berprioritas lainnya,” timpalnya.

Dan untuk penanganan wabah Corona di daerah, Menteri Keuangan telah mengeluarkan PMK No. 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.

Dalam PMK itu, terang Asep lagi, bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 dan Dana Insentif Daerah (DID) diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.

“Berdasarkan PMK No. 13/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2020, Kabupaten Karawang mendapatkan Rp 100.058.457.000 Miliar. Sementara Dana Insentif Daerah (DID) mendapatkan Rp 44.581.513.000. Artinya, ada 144.639.970.000 bisa digunakan untuk penanganan wabah ini,” ungkapnya.

“Di samping dari anggaran itu, dapat digunakan juga dari pos anggaran Tak Terduga (TT) yang penggunaan anggaran ini ketika terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti bencana alam dan wabah penyakit,” imbuhnya lagi.

Dikatakan Asep, adapun jika masih dianggap kurang, bisa dilakukan penggeseran anggaran dari kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting, seperti perjalanan dinas, pembelian kendaraan dinas, pengadaan pakaian pegawai, Bansos, pembangunan gedunng kantor, dan lainnya.

“Karawang sebagai daerah perlintasan, berdekatan dengan Bekasi, ditambah dengan adanya kawasan Industri, dan masuk dalam zona merah, seharusnya bisa maksimal dalam hal penganggaran, sehingga penanganannya pun bisa maksimal,” pungkasnya. (Nna/kie)