Beranda Headline Ada Unsur Korupsi di Pedestrian, Polisi dan Kejaksaan Karawang Jangan Mandul

Ada Unsur Korupsi di Pedestrian, Polisi dan Kejaksaan Karawang Jangan Mandul

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Proyek Pedestrian Ahmad Yani dinilai ada unsur kerugian negara, dengan bukti fisik konstruksi yang sudah mulai mengelupas walaupun belum genap setahun. Hal ini mendapat sorotan dari praktisi hukum Karawang, Asep Agustian.

 

Menurut dia, penegak hukum baik polisi maupun kejaksaan untuk segara melakukan pemanggilan. Pasalnya terlihat secara kasat mata bahwa pedestrian ini kualitasnya jelek dan tidak sesuai dengan spek dan gambarnya.

“Kalau memang sesuai dengan spek dan gambarnya saya pikir bagus. Tetapi pada kenyataannya 15,6 Miliar ini raib. Pedestrian kok ada tiang, ada baliho tidak dibongkar, bahkan ada yang ditutup oleh hotmix,” ujarnya kepada Tvberita.co.id, Kamis(13/6/2019).

Dikatakan Asgun, dirinya sudah berulangkali meminta pedestrian perlu diusut karena angkanya 15,6 miliar, lalu kemanakah para pengawas dan para penegak hukumnya.

“Maaf saya bilang penegak hukumnya ini jadi mandul, apakah karena muspida atau akarena ada kedekatan atau lain-lain, seharusnya kita profesional.Karena ini sudah lewat anggaran, wajib diperiksa, periksalah dia, siapapun dia. Kita ini bukan mencari pembenaran, kita ini mau cari kebenaran. Ini uang rakyat bukan untuk dihambur-hamburkan, ini untuk keindahan kota untuk dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya.

Lebihlanjut Askun menambahkan, dirinya masih bisa melihat mana yang jelek, mana yang buruk. Dan pedestrian buruk sama sekali, karena baru beberapa bulan sudah hancur, dicongkel sama tangan bisa terkelupas. Apakah proyek yang Rp 15,6 Miliar ini sudah tidak benar.

“Saya meminta penegak hukum dari Tipikor Polres dan Kejaksaan jangan mandul. Hukum itu tak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Kenapa tidak dilakukan pemeriksaan, ada apa semua ini, karena ini ada temuan bisa dipanggil untuk klarifikasi. Minta tuh datanya seperti apa speknya,” tuturnya.

Masih kata Askun, ini bukan persoalan air mengalir tapi ada uang yang harus dapat dipertanggungjawabkan, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Barangsiapa yang menikmati itu, yang memperkaya kepada dirinya maupun kelompok itu masuk kategori korupsi.

“Ini ada korupsinya, saya yakin benar ini ada korupsinya. Lalu sangkut paut dengan dewan, seharusnya dewan Karawang bisa saja memanggil,” pungkasnya.(KB)

Komentar Facebook