Beranda Headline Anggota DPRD Jabar Minta Disdik dan PGRI Nonjobkan Kepsek SDN Adiarsa Timur...

Anggota DPRD Jabar Minta Disdik dan PGRI Nonjobkan Kepsek SDN Adiarsa Timur II

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, Sri Rahayu Agustina turut angkat bicara mengenai dugaan adanya perlakuan yang tidak pantas Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Adiarsa Timur II, kepada anak muridnya.

Politisi Partai Golkar ini sangat menyayangkan jika benar tindakan Kepsek seperti itu, ia menilai hal tersebut sudah sangat keterlaluan.

Pasalnya, menurut Sri, pungutan di sekolah harus mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. 

Dijelaskannya, Permendikbud itu mengatur, penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lain untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, secara wajar dan bisa dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, ditegaskan Sri, pihaknya mendorong Bupati sebagai Kepala Daerah dan pemilik kebijakan segera memanggil Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) juga Ketua PGRI Kabupaten Karawang untuk menindak tegas dengan menon- jobkan kepala sekolah tersebut.

“Mengapa demikian ?, Agar ada efek jera !,” tegas Sri melanjutkan pembicaraannya.

Sri menginginkan, kejadian- kejadian seperti ini tidak terulang kembali karena sangat mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Karawang.

Meski ia mengakui, fenomena pungutan-pungutan disekolah- sekolah adalah fenomena gunung es yang tidak mudah untuk dipecahkan.

Namun menurutnya hal tersebut tidak menjadi alasan, pihak sekolah melakukan pungutan yang memberatkan orang tua siswa terutama mereka (Orang Tua Siswa) yang tidak mampu.

“Menurut saya bupati harus memanggil Disdik dan PGRI-nya, minta agar segera dilakukan pembinaan kepada Kepsek tersebut, jika tidak bisa dibina ,turunkan dari jabatannya (Kepsek SDN Adiarsa Timur II), posisikan menjadi guru lagi atau di non-jobkan,” tegasnya.

“Mengapa saya meminta di Non- Jobkan, karena kalau pemecatankan menurut saya prosesnya sulit, pulangkan saja lagi ke dinas, saya yakin jika ini diterapkan akan menjadi efek jera bagi sekolah- sekolah yang lain, ” imbuhnya lagi, kepada Tvberita.co.id, Minggu (9/2).

Kembali Sri menandaskan, jika kemudian tidak ada tindakan tegas dari Disdik dan PGRI, pihaknya akan segera meminta PGRI Propinsi Jawa Barat untuk turun menindaklanjuti.

Karena, dugaan pungli ini sudah ia sampaikan kepada Ketua PGRI Propinsi Jawa Barat pada saat rapat bersama beberapa waktu lalu.

“Ketika guru melakukan perlakuan keras kepada anak, pasti ada orang tua yang akan melaporkan, guru inikan harus TUT WURI HANDAYANI, di gugu dan ditiru, Saya tunggu aja kalau tidak di non-jobkan saya akan minta Ketua PGRI Propinsi Jawa Barat untuk turun,” ungkapnya lagi menandaskan.

Terakhir, Sri yang duduk di Komisi V DPRD Propinsi Jawa Barat ini menghimbau agar kedepan Pemkab Karawang melalui Dinas Pendidikan agar lebih selektif lagi ketika mengangkat kepala sekolah.

Selain uji kompetensi dan kelayakan, menurutnya tes kepala sekolah itu harus juga ada psikotes.

“Tes kejiwaan itu perlu, karena seorang kepala sekolah harus menjadi contoh dan panutan siswa siswi didiknya, bukan hanya asal ditempatkan,” pungkasnya.(nna/dhi)