Beranda Headline Asep Agustian Menilai PT Memossa Biang Keladi Permasalahan IPAL RSUD 4,7 M

Asep Agustian Menilai PT Memossa Biang Keladi Permasalahan IPAL RSUD 4,7 M

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karawang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 sebesar Rp. 4,7 Miliar, disorot Pemerhati Politik dan Pemerintahan Kabupaten Karawang, Asep Agustian, SH.,MH.

Asep menduga jika PT. Memossa sebagai pemenang tender yang dipercaya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut menjadi biang keladi kekisruhan hingga di periksa Polda Jabar.

Bahkan diungkapkannya, pihak RSUD Karawang dalam pelaksanaannya sampai memberikan surat peringatan (SP) hingga dua kali kepada perusahaan yang kabarnya milik anggota DPRD dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini.

” berarti perusahaan ini ( PT. Memossa, Red) tidak kredibel. Bahkan kabarnya, PT. Memossa menggandeng perusahaan lain dalam proyek IPAL itu, berarti ada indikasi bahwa PT. Memossa memang tidak spesialis dalam urusan IPAL,” ulasnya kepada Tvberita.co.id, Senin (10/2).

Asep juga menyayangkan, PT. Memossa yang seolah lepas tangan begitu saja, dimana ketika ada buntut permasalahan daripada hasil temuan pekerjaan IPAL, lalu dilimpahkan kepada pihak RSUD.

“tentu tidak bisa seperti itu. Sebab yang melaksanakan pekerjaan adalah pihak ketiga, maka yang harus bertanggungjawab atas persoalan IPAL RSUD adalah PT. Memossa,” ujar Asep kesal.

“Enak bener tuh perusahaan, jangan mentang-mentang (Direktur Utama) Suaminya Seorang Anggota Dewan dari PKB. Hukum tidak memandang dia seorang Pejabat Tinggi ataupun Masyarakat Biasa, di mata hukum semua adalah sama,” imbuhnya lagi.

Asep pun meminta pihak Penegak Hukum membuka mata, tidak hanya melihat pihak RSUD saja namun juga pihak Pelaksana Pekerjaan.

Ketika ada sebuah indikasi “bermain” mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan tegas ia mendorong agar ditindak secara hukum.

Begitupun halnya jika memang ada kelalaian dari pihak ketiga, yakni PT. Memossa. Harus ditindak.

“Datang jauh-jauh dari Bandung. Namun Semua perbuatan harus dipertanggungjawabkan, terlepas ingin mencari pembenaran yang pasti publik sudah mencium, mulai dari adanya kebocoran pipa dan lain-lain” ungkapnya menandaskan.

“sah-sah saja jikalau sebuah perusahaan ingin meraup keuntungan tetapi jangan keterlaluan, apalagi setelah mengambil kentungan, kemudian ketika ada persoalan dibebankan kepada pihak RSUD,” sesalnya.

Perlu diketahui publik, tandas Asep menutup pembicaraan, selain telah mengeluarkan SP sebanyak dua kali, pihak RSUD juga membela PT. Memossa hingga pencairan anggaran di BPKAD Kabupaten Karawang. (Nna/dhi)