Beranda Headline Banprov Rp 18 M Melayang, Dirut RSUD: Masyarakat Juga Tidak Dirugikan

Banprov Rp 18 M Melayang, Dirut RSUD: Masyarakat Juga Tidak Dirugikan

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Tidak termanfaatkannya bantuan keuangan APBD I Pemerintahan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019 sebesar kurang lebih Rp18 Miliar oleh RSUD Kabupaten Karawang seolah menjadi cerminan ketidakmampuan atau kegagalan Dirut RSUD, Sri Sugihartati beserta jajarannya dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Pasalnya, bantuan keuangan pembangunan gedung maternitas untuk ibu hamil yang dinanti-nanti sejak tahun 2015 lalu, kini harus “melayang” dan tidak terserap.

Yang bahkan mungkin, di tahun-tahun mendatang pun tidak lagi diberikan oleh provinsi.

Berbagai alasan pun dilontarkan Sri kepada awak media yang menemuinya usai rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, Jumat (26/10) kemarin.

Disoal mengapa bantuan yang diberikan pemerintah provinsi untuk masyarakat Kabupaten Karawang tidak diserap, ia beralasan dengan tidak terserapnya anggaran tersebut, masyarakat pun tidak ada yang dirugikan.

Alasan lainnya, menurut Sri, gedung maternitas tersebut sudah tidak lagi dibutuhkan.

Ia menjelaskan, pembangunan gedung maternitas itu dibutuhkannya di tahun 2015 lalu, sementara di tahun ini RSUD sudah tidak lagi membutuhkan, karena ada kebijakan dari BPJS di tahun 2018 lalu, di mana pasien pasien ibu-ibu hamil yang mau melahirkan tidak bisa langsung ke RSUD, tetapi harus ke rumah sakit tipe D dan tipe C terlebih dahulu. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut, ibu hamil yang mau melahirkan yang datang ke RSUD pun menurun.

“Pada waktu itu memang dibutuhkan sekali namun kemudian setelah menunggu, tahun 2015, tahun 2016 tidak dapat, tahun 2017 tidak dapat, akhirnya di tahun 2019 kita dapat bantuan tersebut. Namun karena kebijakan baru BPJS, kita tidak lagi membutuhkan gedung tersebut,” ujar Sri beralasan.

Sri bahkan menandaskan, dengan tidak dilaksanakannya pembangunan tersebut, tidak ada masyarakat yang dirugikan karena masih bisa memanfaatkan gedung maternitas yang sudah ada.

Ia kembali berkilah, meskipun pihaknya memaksakan membangun gedung maternitas tersebut, RSUD tetap harus menyediakan sumber daya dan segala fasilitas sarana dan prasarananya, sementara RSUD sedang mengalami kesulitan cash flow.

“Kalau pun nanti gedung maternitas terbangun juga RSUD, harus menyiapkan, SDM-nya, alat-alatnya, sementara RSUD sedang kesulitan cash flow nya,” ujar Sri lagi.

Terakhir, ia menegaskan tidak terserapnya anggaran bantuan provinsi tersebut, bukan berarti kemudian masyarakat yang mau melahirkan tidak tertampung.

“Masih tertampung, masyarakat juga tidak dirugikan,” tandasnya seraya menggeleng- gelengkan kepalanya ketika salah seorang awak media mempertanyakan apakah ada intervensi dari pihak lain kepada RSUD kaitan pemenangan lelang pembangunan gedung tersebut.

“Tidak ada intervensi,” akunya. (nna/kie)