Beranda Headline Benahi Pendapatan Daerah, Pemprov Kerjasama dengan KPK dan BPN

Benahi Pendapatan Daerah, Pemprov Kerjasama dengan KPK dan BPN

BANDUNG, TVBERITA.CO.ID- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan 27 kepala daerah di Jabar menandatangani kerja sama program penertiban barang milik daerah bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jabar.

 

Program kerja sama ini merupakan bagian dari bimbingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Sesuai dengan fokus tematik Program Korsupgah KPK RI 2019, yaitu Optimalisasi Pendapatan Daerah, bahwa pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada pengeluaran belanja daerah saja tapi juga hilangnya potensi pendapatan daerah.

Melalui program kerja sama ini, diharapkan akan ada penertiban dan penguatan status hak atas tanah milik pemerintah daerah, sehingga dapat dioptimalkan dengan baik penggunaannya maupun pemanfaatannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Gubernur Ridwan Kamil pun menyambut baik bimbingan yang diberikan KPK melalui program kerja sama ini. Menurutnya, sering kali ada gugatan hingga pendudukan fisik terhadap aset dan barang milik pemerintah daerah. Kerja sama dengan BPN ini diharapkan menjadi upaya agar aset atau barang daerah tidak hilang dan diakui oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Sering kali kalau untuk aset dan barang milik daerah ada gugatan dan ramai pendudukan fisik dan lain sebagainya. Sekarang kita akselerasi agar tidak ada aset yang hilang dalam perjalannya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Emil – sapaan akrab Ridwan Kamil saat ditemui usai acara.

Sementara dari sisi pendapatan daerah, lanjut Emil, ada perilaku koruptif melalui penyelewengan anggaran pemasukan yang dilakukan oleh oknum tertentu, sehingga pendapatan daerah tidak optimal.

“Kita akan mengoptimalkan (pendapatan daerah), tadi ibu (Basaria Panjaitan, Pimpinan KPK) menyampaikan contoh (sistem optimalisasi pendapatan) di Makasar yang cukup baik dan kita akan kirim tim untuk mengakselerasi,” ujar Emil.

“Sehingga apa yang dikhawatirkan bisa kita perbaiki dengan sebuah cara dan semua ini berada dalam pengawasan KPK untuk memaksimalkan tidak ada lagi potensi-potensi korupsi ada di Jawa Barat,” lanjutnya.

Sementara dari sisi aset barang milik daerah, secara adminitrasi, menurut Emil perlu ada bukti fisik atau catatan tertentu terhadap aset atau barang daerah yang dimiliki. Selain itu, sertifikasi terhadap aset atau barang daerah tersebut perlu ada sebagai bukti hukum yang sah.

“Tertib administrasi, seperti tertib fisik dan buku. Tertib fisik, saya minta (misalnya) ada plang nama di setiap aset (tanah dan bangunan) yang kita punya. Kita juga perlu kartu indentitas barang untuk pengguna dan penguasa barang, jadi harus tercatatkan,” pintanya.

Salah satu Pimpinan KPK Basaria Panjaitan yang turut hadir menyaksikan penandatangan program kerja sama tersebut mengungkapkan, bahwa tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Ini tujuannya adalah mengoptimalkan bagaimana supaya pendapatan daerah itu bisa ditingkatkan dan semua pajak-pajak ini bisa diawasi, semua terekap langsung masuk ke bank daerah, seperti Bank Jabar (bjb) dalam hal ini,” tutur Basaria saat ditemui usai acara.

Basaria mencontohkan, bahwa pihaknya kini tengah mendorong daerah agar memiliki sistem online dimana setiap kepala daerah bisa mengontrol setiap pendapatan daerah yang masuk. Tujuannya adalah untuk menghindari potensi kehilangan pemasukan.

Salah satu cara yang dilakukan terhadap pemasukan daerah melalui pajak dari hotel, restoran, dan parkir. Ada sebuah sistem online yang sudah diterapkan di Kota Makassar, dimana para kepala daerah melalui sistem ini bisa mengawasi langsung penerimaan pajak dari hotel, restoran, dan parkir yang masuk menjadi pendapatan daerahnya.

“Tujuannya untuk meningkatkan supaya tidak ada kehilangan dan semua pendapatan daerah bisa diawasi langsung oleh kepala daerah melalui sistem, bahkan mungkin di dalam handphone-nya bisa diawasi langsung, setiap saat, real time berapa penambahan (pendapatan daerah) yang ada,” jelas Basaria.

Sementara dalam sambutannya, Basaria menjelaskan bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, ada tiga hal yang menjadi fokus KPK, yaitu terkait dengan Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

“Kenapa? Setelah ada evaluasi, masalah perizinan dan masalah yang ada hubungan dengan keuangan negara, karena 87 persen kasus yang ditangani KPK adalah di dua madalah tersebut,” kata Basaria.

Dari tiga fokus tersebut, ini KPK kembali membuat delapan fokus pencegahan dan pengawasan, diantaranya: pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui OSS (Online Single Submission), keuangan daerah melalui APBD, transparansi pembelanjaan anggaran, pendapatan daerah, manajemen aset daerah, manajemen ASN seperti untuk menghindari kasus jual beli jabatan, penggunaan dana desa, dan e-katalog.

“Kunci dari bagaimana kita menghilangkan korupsi adalah transparan. Apabila semuanya terbuka maka akan ada pengawasan, sehingga kita buat serba online,” ujar Basaria.(hms/kb)

Komentar Facebook