Beranda Headline Blak-blakan Pemilik Proyek Glamping: Setuju Disetop, Tapi Tak Mau Disalahkan

Blak-blakan Pemilik Proyek Glamping: Setuju Disetop, Tapi Tak Mau Disalahkan

KARAWANG – Polemik proyek Glamour Camping (Glamping) di puncak Sempur, Desa Cintalaksana, Kecamatan Tegalwaru, Karawang kian memanas. Dari mulai perizinan yang disoal, hingga potensi bencana yang mengancam masyarakat sekitar.

Merasa kenyamanannya terusik, Saepul Riki selaku pemilik lahan pun turut angkat bicara.

Dijelaskan Riki, ia memang mewacanakan untuk membuat Glamping, tapi bukan dalam waktu dekat. Glamping, butuh modal yang matang dan perizinan yang lengkap.

“Iya memang rencananya mau buat wisata (Glamping), tapi kan itu wacana jangka panjang, karena setelah dikaji, ternyata modalnya besar. Belum perizinannya,” ungkapnya.

Karenanya, saat ini ia hanya fokus untuk berkebun kopi, sebab pihaknya sudah mengantongi izin, mulai dari SPPL, Pernyataan usaha hingga NIB-nya. Hanya memang dirinya disarankan untuk menempuh izin UKL-UPL yang mana syaratnya adalah alas hak atau sertifikat. “Sedangkan sertifikatnya hari ini belum jadi, masih proses di BPN,” ujarnya.

Lantas ia pun langsung bersurat dengan instansi terkait untuk dimintai pengawasan. “Yang sekarang saya kerjakan ini sudah sesuai dengan izin yang dimiliki belum? Kalau ada yang kurang saya mau minta masukan,” sambungnya.

Dirinya meminta dinas terkait untuk action secepatnya mengawasi langsung izin penataan lahan miliknya.

“Syukur-syukur datang langsung ke Sempur, awasi langsung semuanya apa saja yang kurang, sampaikan. Lagian yang punya lahan di sana kan bukan saya aja. Banyak. Jadi semuanya bisa dikontrol,” pungkasnya.

Kalaupun ke depan, pengerjaannya harus dihentikan lantaran dianggap bermasalah, ia pun mempersilakan. Akan tetapi, ia meminta hal itu melalui surat pemberitahuan secara resmi.

“Silakan saja, asal dengan surat resmi, karena saat ini kita sedang membangun TPT untuk pencegahan bencana. Jadi kalau dihentikan dan ada kejadian (longsor), berati bukan salah kita ya,” beber Riki.

Baca Juga :   Kinerja Organda Karawang Dinilai Mandul, PPAK Layangkan Mosi Tidak Percaya

Di samping itu, lanjut Riki, keberadaan alat berat (excavator) yang sempat disoal, sebetulnya demi memudahkan pengerjaan membuat terasering lantaran kontur tanahnya curam.

“Coba bayangkan, kalau dengan tenaga manusia dan tanpa bantuan alat berat, butuh waktu berapa lama menata lahan yang curam? Pasti lama, makanya kita bawa excavator untuk mengefisiensi waktu dan pengerjaan,” katanya.

Apalagi, kata Riki, penataan lahan yang dilakukannya tidak sekonyong-konyong tanpa kajian mendalam.

Semisal soal potensi bencana, ia sudah mengantisipasi hal itu dengan membuat Turap Penahan Tanah (TPT) dan menanami lahan dengan pohon-pohon penahan erosi, seperti pohon damar, akar wangi dan lainnya. “Jumlahnya ada 25 ribu bibit pohon dan yang sudah ditanam ada sekitar 6 ribuan. Kita target dua bulan ke depan semuanya sudah tuntas sebelum musim penghujan datang,” terang Riki. (kie)

Artikel sebelumnyaBerdampingan dengan COVID-19, Prokes Harus Jadi Tatanan Dasar Kehidupan
Artikel selanjutnyaJawab Tantangan Dewan, Plt Kadisdukcapil: Tahun Depan, Cetak e-KTP di Kecamatan