Beranda Headline Dewan Pusat Bicara Soal Maraknya Calo Pencaker di Karawang

Dewan Pusat Bicara Soal Maraknya Calo Pencaker di Karawang

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Lemahnya pengawasan Pemerintah Daerah dalam mengawasi proses rekrutmen tenaga kerja menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka pengangguran di Kabupaten Karawang. Serta makin maraknya percaloan.

Hal tersebut dikatakan anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi Partai Gerindra , Drg. Putih Sari , kepada TV Berita, Senin (10/2).

Putih yang ditemui usai kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Aula Rapat Kelurahan Karang Pawitan, Kecamatan Karawang Barat itu mengatakan jika selama ini, pengawasan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Karawang dalam proses perekrutan tenaga kerja masih kurang optimal.

“Saya memahami SDM pengawas di Disnaker masih kurang, dibandingkan dengan industri yang berdiri di Kabupaten Karawang yang mencapai 1500an lebih, sehingga tidak semua proses perekrutan di perusahan atau pabrik tersebut bisa diawasi,” kata Putih menerangkan.

“Itulah mengapa, tidak heran jika banyak oknum calo tenaga kerja yang bermain mata dengan oknum perusahaan, dan merugikan para pencari kerja, kuncinya adalah pengawasan,” imbuhnya lagi.

Lebih lanjut Putih menjelaskan, tidak hanya sistem perekrutan yang bermasalah, tetapi juga, sistem kerja yang harus pula diawasi. Sehingga hak-hak pekerja bisa benar-benar terpenuhi.

Menurut Putih, secara aturan, perusahaan memang diperbolehkan memakai pihak ketiga dalam merekrut tenaga kerja yang dibutuhkannya. Namun demkian tetap pihak ketiga ini harus berjalan sesuai dengan aturan, berbadan hukum dan lain sebagainya.

“Dan lemahnya pengawasan ini yang mengakibatkan bermunculannya oknum- oknum tenaga kerja, pungli-pungli dan lain sebagainya, oleh karenanya, kami Komisi IX DPR RI mendorong agar Disnaker dapat bekerja lebih maksimal lagi pengawasannya,” ujar Putih menuturkan harapannya.

Selain itu, ditambahkan Politisi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat VII ini, belum sinkronnya kompetensi tenaga kerja dengan industri yang berkembang, juga menjadi salah satu penyebab.

Menurutnya, Pemkab kadang-kadang memberikan pelatihan-pelatihan dengan tanpa melihat outputnya. Sehingga inilah penyebabnya, kenapa perusahaan mengambil atau merekrut calon tenaga kerja dari luar daerah.

“Ini yang harus diperhatikan Pemda, Pemda jangan asal membuka peluang sekolah- sekolah kejuruan dengan mudah berdiri tanpa melihat nanti dampaknya. Karena kalau sekolah kejuruan dibuka banyak- banyak tapi out putnya tidak bisa diserap ini tentunya sangat disayangkan,” ungkapnya menyesalkan.

Untuk itu, Pemerintah pusat saat ini sedang memikirkan bagaimana memunculkan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan di daerah.

“Misalnya bagaimana meningkatkan potensi warga sehingga bisa bersaing, dan berkualitas,” tandasnya. (Nna/kie