Beranda Headline Dinilai Gagal Atasi pengangguran, Sekjen PKB: Jimmy Sudah Berjuang

Dinilai Gagal Atasi pengangguran, Sekjen PKB: Jimmy Sudah Berjuang

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Balai Latihan Kerja (BLK) yang diharapkan dapat meminimalisir ketimpangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) antara warga pribumi dan pendatang dinilai gagal. Padahal, BLK merupakan bagian dari RPJMD keduanya.

Dimintai tanggapannya oleh Tvberita.co.id beberapa waktu lalu, Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Karawang, Aab Abdurrahman membantah jika kader yang diusung partainya pada Pilkada 2015 lalu sebagai Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamakhsyari atau yang akrab disapa Kang Jimmy telah gagal dalam menyelesaikan masalah pengangguran di Kabupaten Karawang.

Pasalnya kata Aab, Kang Jimmy sudah total berjuang agar warga pribumi Karawang dapat bekerja di perusahaan-perusahaan.

Jika kemudian perjuangannya dalam mengimplementasikan amanat Perda nomor 1/2011 ini tidak maksimal, itu karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki Kang Jimmy sebagai Wakil Bupati.

“Kaitan pengangguran yang jelas kang Jimmy sudah melakukan itu, memperjuangkan warga masyarakat Karawang ke setiap perusahaan-perusahaan untuk mengimplementasikan amanah Perda,” kata Aab menjelaskan.

“Itu sudah dilakukan, diperjuangkan dan semua pabrik pun saat itu sudah oke, namun kan pada akhirnya dihentikan oleh Bupati, lalu mau gimana lagi, ini adalah fakta yang terjadi,” tandasnya lagi.

Menurut Aab, Bahkan demi perjuangan, Kang Jimmy rela sampai pindah ke rumah pribadinya untuk dapat menampung lamaran warga pribumi Karawang dan membantu mereka masuk bekerja di pabrik- pabrik yang ada.

“dan Alhamdulillah dari 76 ribu lamaran yang masuk lamaran saat itu, Alhamdulillah ada yang masuk, meski tidak semua namun jelas di sini terlihat upaya kang Jimmy itu ada,” imbuhnya.

Aab pun meyakinkan, apa yang diperbuat dan diperjuangkan Kang Jimmy, diketahui secara umum oleh semua lapisan masyarakat.

“Biarkan saja orang nyinyir, karena memang kondisinya Jimmy hanya seorang Wakil Bupati yang tidak punya kebijakan apa-apa,” pungkasnya. (nna/dhi)