Beranda Headline Dinsos Karawang Dianggap Gagal, 47 Ribu Data Penerima Bansos Tidak Cair

Dinsos Karawang Dianggap Gagal, 47 Ribu Data Penerima Bansos Tidak Cair

KARAWANG – PMII Karawang kembali melakukan audiensi bersama DPRD Komisi IV dan Dinas Sosial Kabupaten Karawang pada Kamis (9/9/2021) terkait permasalah Bansos BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang masih banyak menyisakan persoalan.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Karawang, menyangkan Dinas Sosial selaku pelaksana dalam pemberian dan penyaluran BPNT kepada masyarakat Karawang.

“Sangat disayangkan, Dinas Sosial tidak mampu menginventarisir data penerima jaminan sosial tersebut sehingga berimplikasi jaminan sosial tersebut tidak tepat sasaran” Ujar Fahri Selaku Biro Kajian Strategis dan Kebijakan PMII Karawang, Jum’at (10/9/2021).

Dalam perjalananya program BPNT ini banyak ditemukan kecacatan hukum pada perangkat pelaksana program ini dan ini yang menjadi biang banyaknya pelanggaran yang terjadi di lapangan oleh perangkat kerja program BPNT ini.

“Banyak sekali masalah dalam pelaksanaan program ini, mulai dari perangkat kerja program BPNT ini yang double job, masa tugas yang sudah habis sesuai yang tertera dalam Permensos no 28 tahun 2018, akan tetapi seakan-akan dinsos membela TKSK yang sudah jelas melanggar aturan ini, ada apa ? jangan-jangan ada main mata antara TKSK dan Dinsos dalam program ini,” sambung Fahri.

Fahri juga membeberkan bahwa tidak adanya regulasi yang jelas ditambah hanya ada 4 agen atau suplier untuk menyuplai e-waroeng yang ada di Kabupaten Karawang yang memiliki izin resmi. Sehingga memungkinkan adanya monopoli dalam pelaksanaan BPNT ini.

“Ini juga jadi masalah, dalam aturan Permensos seharusnya dalam satu e-waroeng ini minimal 2 Agen/Suplier loh, tapi kenapa baru ada 4 Agen / Suplier untuk menyuplai seluruh e-waroeng yang ada di karawang? Apa mungkin adanya monopoli?,” ucapnya.

Tak hanya di situ, minimnya transparansi data penerima Keluarga KPM (Keluarga Penerima Manfaat) juga sangat disayangkan yang jelas jelas sangat bertentangan dengan undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Baca Juga :   RSUD Karawang Terus Berbenah Beri Pelayanan Terbaik

“Sampai saat ini data penerima KPM ini tidak dapat di publikasikan, sangat di sayangkan sekali padahal undang-undangnya sudah jelas diatur,” tambahnya.

Dan harus diketahui masyarakat juga ada sekitar 47.000an data penerima BPNT ini yang seharusnya dapat di terima akan tetapi ini tidak dapat di cairkan.

Maka dalam kesempatan Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan oleh komisi IV DPRD Karawang, PMII tidak merasa puas atas jawaban Dinsos dan akan membawa persoalan ini kepada aparat penegakan hukum dalam jangka waktu terdakat ini yaitu ke Kejaksaan Negeri Karawang agar menjadi atensi dan dapat ditindak lanjuti dengan serius temuan-temuan penyelewengan dilapangan. (ddi/kie)

Artikel sebelumnyaAlf Tale Siap Luncurkan Single Baru Bertajuk ‘Sekarang Waktunya’
Artikel selanjutnyaProgres Pembangunan Perumnas Royal Campaka, Target Akhir Tahun