Beranda Headline DPRD Desak Pemkab Evaluasi Sekolah yang Lakukan Pungutan di Karawang

DPRD Desak Pemkab Evaluasi Sekolah yang Lakukan Pungutan di Karawang

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Meski pemerintah telah menetapkan aturan tegas dan kebijakan bahwa sekolah dasar negeri ( SDN) dan sekolah menengah pertama negeri (SMPN) gratis alias bebas dari berbagai pungutan biaya, tetapi di Kabupaten Karawang masih ada pihak sekolah yang tetap melakukan berbagai pungutan terhadap orang tua murid.

Sehingga banyak para orang tua murid yang mengeluh dan mengadu karena masih banyak pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah terutama di tahun ajaran baru seperti ini.

Para orang tua berharap, pihak pemerintah daerah Kabupaten Karawang bisa menyikapi permasalahan ini, dan tidak hanya menerima laporan tertulis tapi harus cek langsung ke lapangan supaya tahu fakta rill di lapangan, bahwa hal ini sebagai masalah yang memberatkan para orang tua murid.

Koordinator Bidang Pendidikan DPRD Kabupaten Karawang yang juga Wakil Ketua DPRD I Fraksi Golkar Sri Rahayu Agustina Suroto, ketika dikonfirmasi Tvberita.co.id terkait hal tersebut diatas (18/7), mengatakan jika memang permasalahan pungutan disekolah baik dalam bentuk pembelian seragam, sumbangan Komputer, buku-buku LKS, dan lainnya adalah momok yang setiap tahunnya harus dihadapi oleh para orang tua murid.

“Ya ini kan tiap tahun selalu menjadi masalah, di buku LKS misalnya, siswa dan siswi wajib beli buku LKS padahal sudah ada buku paket, pertanyaannya apa kurikulumnya semua ada di LKS lalu ketika ulangan umum palajaran yang di LKS keluar semua?,” ujarnya mencontohkan.

Ditegaskan Sri, Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang harus melakukan evaluasi terhadap pungutan-pungutan yang membebani para orang tua siswa tersebut.

Dinas Pendidikan jangan pura-pura tidak tahu karena momok memberatkan orang tua siswa ini terjadi setiap tahunnya. Pemerintah Daerah harus tegas untuk fokus pada dunia pendidikan.

“Lakukan evaluasi sekolah negeri mana yang masih melakukan pungutan, buat apa ada BOS jika masih banyak pungutan, kalau siswa harus beli baju seragam seperti batik atau kaos olahraga itu menurut saya wajar asal tidak komersil dan menjadi ajang bisnis dinas,” tegasnya.

Sri Rahayu menandaskan, Disdik harus terus fokus ke dunia pendidikan baik infrasuktur maupun kualitas guru. Banyak belajar ke Surabaya bagaimana pendidikan berbasis keluarga bisa diterapkan disana.

“Makanya suruh belajar ke Surabaya, pendidikan mereka berbasis keluarga dan bisa diterapkan juga di Karawang,” pungkasnya.(nna/ris)