Beranda Headline DPRD Minta Bupati Segera Keluarkan SK soal Mekanisme Ijazah DTA

DPRD Minta Bupati Segera Keluarkan SK soal Mekanisme Ijazah DTA

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Tidak relevannya Perda Nomor 11/2017 tentang Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) dengan Permendikbud Nomor 51/2018 dan Permen Nomor 14/2019 menjadi polemik dimayarakat.

 

Pasalnya, saat ini Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak mencantumkan ijasah DTA sebagai salah satu syarat masuknya.

Oleh karenanya, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Karawang sekaligus Koordinator Komisi IV bidang Pendidikan, Sri Rahayu Agustina menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk segera mengeluarkan surat edaran atau surat keputusan bupati sebagai bentuk implementasi dari DTA.

Mengingat betapa pentingnya pendidikan agama sebagai bentuk menanamkan akhlak dan nilai-nilai agama dalam diri siswa -siswi sejak dini. Tidak hanya sebatas mendapatkan ijasah saja sebagai syarat masuk ke SMP.

“Saya menyarankan kepada pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan surat edaran ataupun surat keputusan bupati kaitan dengan mekanisme implementasi ijasah DTA dalam penerimaan siswa baru saat ini,” jelasnya.

Kembali Dijelaskan Sri Rahayu, adanya Permendikbud Nomor 51/2018 dan Permen Nomor 14/ 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang didalamnya tidak mengatur adanya muatan lokal, dimana salah satunya adalah ijasah DTA sebagai salah satu syarat masuk ke Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sehingga kemudian, Hari ini, tidak dilampirkannya ijasah DTA ini sebagai salah satu persyaratan pun menjadi polemik di masyarakat.

Sementara lanjut Sri Rahayu, Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Karawang (Disdikpora) membuat surat edaran yang mengatur bahwa ijazah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) harus dilampirkan sebagai salah satu persyaratan baru kemarin setelah PPDB berlangsung.

Tentu ini menjadi polemik yang luar biasa, kita memang terbentur oleh Permen sementara Perda No 7/2011 mengatur bahwa ketika masuk SMP harus melampirkan ijasah DTA, lanjut Sri lagi.

“Saya mempertanyakan itu, hari ini kan sudah dibuka, siswa sudah masuk semua, lalu ijasah DTA itu buat apa, apakah surat edaran ini menjamin semua murid yang sudah masuk memiliki ijasah DTA, dan wajib melampirkannya, lalu bagaimana dengan murid yang sudah masuk namun tidak memiliki ijasah DTA pasti ini nantinya akan menjadi lertanyaan dari semua orang tua murid karena anak nya sudah masuk namun tidak memiliki ijasah DTA,” paparnya lagi.

Sehingga ia bersama Komisi IV bidang pendidikan selesai menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Disdikpora dan berbagai elemen masyarakat meminta kepada Disdik untuk tidak ada lagi polemik dilapangan terkait PPDB ini.

“Berarti ini adalah tugas disdik untuk memanggil seluruh panitia PPDB SMP yangada di kabupaten karawang, dengan penjelasan yang sama,”tandasnya.

Sri Rahayu juga mempertanyakan kembali kaitan penerimaan peserta didik melalui jalur zonasi.

Menurutnya guru pun harus diberlakukan sistem zonasi. Dimana guru juga harus di rolin karena dalam Permendikbud ini tidak ada lagi kategori sekolah favorite ataupun unggulan karena nilai prestasi disini hanya dicantumkan 5 persen.

“Lalu apa konsekuensi disdik untuk menghargai siswa siswi yang berprestasi kemudian, apakah ada ruang untuk mereka, ini tentu sangat kurang, minimal penghargaan bagi mereka adalah 15 persen,” ungkapnya.

Karenanya ia menyarankan kepada Disdik dan Kemenag, juga forum masyarakat, kasi madrasah dan lainnya untuk melihat kembali Perda Nomor 7/2011, untuk disesuaikan dengan Permendikbud Nomor 51/2018 dan Permen Nomor 14/2019 untukn direvisi sesuai dengan kebutuhan saat ini, baik dirubah atau dengan menambah pasal.

“Insya Allah, kita akan masukan di regulasi DPRD tahun 2019, sehingga PPDB di tahun 2020 dapat berjalan jauh lebih baik,”pungkasnya.(nna/ris)

Komentar Facebook