Beranda Headline Gedung Maternitas Gagal Dibangun, Komisi V DPRD Jabar: RSUD Merugikan Warga Karawang

Gedung Maternitas Gagal Dibangun, Komisi V DPRD Jabar: RSUD Merugikan Warga Karawang

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Gagalnya kontraknya pembangunan gedung maternitas ibu hamil di RSUD Karawang mendapat sorotan dari Anggota Komisi V DPRD Propinsi Jawa Barat Fraksi Partai Golkar, Sri Rahayu Agustina Suroto.

 

Pasalnya, proyek pengerjaan gedung tersebut sudah di tenderkan dan pemenang lelang pun sudah ditetapkan.

Namun tiba-tiba saja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangungan gedung yang alokasi anggarannya didapat dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 18 Miliar untuk kepentingan warga masyarakat Karawang. Menggagalkan kontrak hanya karena alasan waktu yang dinilainya tidak memadai.

Bahkan, Dirut RSUD Kabupaten Karawang Sri Sugihartati pun terang-terangan menyatakan ketidak mampuannya memanfaatkan bantun propinsi tersebut, ia menilai RSUD tidak lagi membutuhkan gedung maternitas, dan meskipun dipaksakan RSUD tidak memliki anggaran untuk menyediakan SDM dan segala sarana prasarana gedung maternitas ibu hamil tersebut.

Menurut, Sri Rahayu, jika bantuan keuangan tersebut tidak dibutuhkan seharusnya proyek pembangunan tersebut tidak di lakukan proses lelang.

“Berarti mereka (pihak RSUD) tidak memiliki perencanaan yang matang sebelumnya, main lelang saja, lalu dengan berbagai alasan menggagalkan kontrak,” katanya menyesalkan.

Ia juga menyayangkan anggaran hibah dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat tersebut harus dikembalikan lagi ke kas daerah Propinsi.

Padahal untuk mendapatkan anggaran bantuan tersebut bukanlah hal yang mudah, dan tidak semua kabupaten/kota bisa mendapatkannya. Dan ini tentunya sangat merugikan warga masyarakat Karawang.

Ia pun menyarankan kepada Bupati Karawang agar mengevaluasi kinerja PPK yakni Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD Karawang Tata Suharta Dinata. Karena ia lah yang paling bertanggung jawab secara administrasi, finansial dan teknis terhadap pengadaan barang dan jasa.

“Karena jelas atas ketidakmampuannya, sangat merugikan, karena anggaran hibah tersebut diberikan Pemprov untuk sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat Karawang,” tandasnya.

Kepada Tvberita.co.id, Sri mengatakan, Seharusnya pihak RSUD pun juga mempunyai inisiatif, dengan melakukan pengajuan kembali sesuai dengan kebutuhan RSUD Karawang saat ini.

“Kalau memang tidak dibutuhkan tidak harus ada lelang apalagi ada pemenangnya, kan bisa saja pengajuannya di ulang kembali sesuai dengan kebutuhan RSUD, mengajukan kembali di anggaran tahun 2021 dan realisasi bisa di tahun 2022,” katanya menjelaskan.

Diungkapkannya, ada enam Rumah Sakit di Propinsi Jawa Barat yang akan menjadi rumah sakit Regional termasuk RSUD Karawang.

Dimana tentunya secara Infrastuktur dan SDM harus disiapkan dan Pemda Karawang juga harus menyiapkan RSUD tipe C. Meski semua Rumah Sakit hampir tidak siap, karena terkendala oleh SDM.

“Jadi bukan hanya di RSUD Karawang saja,” pungkasnya.(nna/dhi)