Di sisi lain didirnya pun mengklarifikasi terkait dengan polemik pemberitaan di salah satu media online yang melarang Panitia Pilkades meminta uang kepada calon, anggota DPRD Karawang Indriyani, MH meminta pihak yang berkeberatan untuk melakukan somasi atau hak jawab terkait pemberitaan tersebut.
Indri meminta pihak yang berkeberatan menempuh langkah-langkah dewasa sesuai mekanisme yang sudah diatur oleh Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, serta kode etik jurnalistik.
“UU telah membuka ruang untuk melakukan hak jawab. Saya secara pribadi juga ingin melakukan klarifikasi bahwa dalam wawancara yang saya lakukan dengan wartawan tidak pernah ada bahasa “merampok” atau “dirampok” seperti yang dikeluhkan oleh kawan-kawan panitia pilkades, makanya silahkan lakukan hak jawab oleh kawan-kawan panitia pilkades,”katanya.(kb)
