Beranda Headline Infrastruktur Pendidikan Masih Jadi PR, Komisi IV Matangkan Raperda CSR

Infrastruktur Pendidikan Masih Jadi PR, Komisi IV Matangkan Raperda CSR

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Banyak pihak menilai potret pendidikan di Kabupaten Karawang masih sangat memprihatinkan. Kepemimpinan Cellica-Jimmy selama hampir satu periode pun dirasakan belum memiliki banyak keberpihakan.

Di bidang infrastrukturnya misalnya, disebut masih banyak bangunan-bangunan sekolah yang membutuhkan ruang kelas baru (RKB), maupun yang membutuhkan perbaikan ruang kelas dengan beragam kondisi baik yang rusak berat, sedang ataupun ringan.

Padahal APBD Kabupaten Karawang dinilai masih cukup besar jika disisihkan 20 persennya saja untuk membiayai dunia pendidikan di Kabupaten Karawang.

Prihatin dengan kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang pun berinisiatif untuk merancang peraturan daerah yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (Corporate Social Responsibillity).

Dengan harapan, melalui CSR dari kurang lebih 1500 perusahaan yang berdiri di Kabupaten Karawang dapat turut membantu mengejar pembangunan infrastruktur pendidikan yang tidak terbiayai oleh APBD Karawang.

Ataupun bidang lainnya seperti Kesehatan, Rumah Layak Huni dan lainnya, yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Oleh karenanya mudah-mudahan melalui CSR dapat menjadi solusi bagi infrastruktur pendidikan yang tidak terkejar oleh APBD Karawang,” kata Asep Syaripudin, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi Partai Golkar.

“Dan Komisi IV pun mencoba mendesain hal tersebut melalui Raperda tentang CSR, sehingga jangka panjangnya bisa secara signifikan dirasakan oleh masyarakat dalam rangka mengakselerasi pembangunan yang tidak bisa di cover oleh APBD kita,” imbuhnya lagi kepada tvberita, Minggu (26/1) .

Pasalnya, Asep menjelaskan, selama ini Kabupaten Karawang tidak pernah mempunyai cukup anggaran untuk membiayai 20 persen pendidikan meski amanah Undang-Undang mengamanahkan seperti itu.

Disisi lain Komisi IV melihat ada potensi di Kabupaten Karawang, di mana berdiri banyak pabrik dengan kawasan-kawasan industri terbesar se-Asia, dan di dalamnya ada hak masyarakat Karawang melalui CSR.

Oleh karenanya, ke depan, Komisi IV akan menggelar rapat bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Karawang dan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Karawang (Disdikpora) menyangkut sarana dan prasarana pendidikan terutama yaitu ruang kelas. Dengan melakukan pengkajian dan pembahasan serta mapping bangunan sekolah mana saja yang membutuhkan sentuhan anggaran.

“Dari APBD Karawang sebesar 4,5 Triliun ada beberapa bidang yang tidak bisa dibiayai, salah satunya pendidikan, di mana masih banyak sekolah-sekolah yang masih dalam keadaan rusak, maka kita buatlah perda CSR ini untuk membantu infrastruktur yang belum tersentuh pembangunan,” jelasnya. (nna/kie)