Beranda Headline Karawang Raih WTP, Inspektorat: Hasil Pemeriksaan Tak Bisa Dipublikasi

Karawang Raih WTP, Inspektorat: Hasil Pemeriksaan Tak Bisa Dipublikasi

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Bupati Karawang Hj. Cellica Nurrachadianna menyampaikan jika pemerintahannya dengan H. Ahmad Zamakhsyari sudah empat kali berturut-turut mendapatkan penghargaan terbaik atau WTP dari hasil pemeriksaan keuangan daerah Kabupaten Karawang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Oleh karenanya, ia perpesan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang wajib memperbaiki, harus memperbaiki agar tahun depan Kabupaten Karawang kembali mendapat WTP.

Menurut Cellica ada beberapa hal yang harus di tindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai saran dari BPK. Dan setiap dinas yang harus memperbaiki harus segera diperbaiki.

Hal itu disampaikannya pada saat kegiatan apel pagi bersama para aparatur sipil negara lingkungan pemerintahan Kabupaten Karawang, Senin (10/6) kemarin.

Kepala Inspektorat Kabupaten Karawang Endang Soemantri pada saat dikonfirmasi Tvberita.co.id terkait pernyataan Bupati Karawang tersebut menjelaskan jika untuk suatu daerah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK itu bukanlah hal yang mudah dan memerlukan perjuangan.

Dan Temuan BPK ini , menurut Endang, tentu sangat berpengaruh sekali terhadap predikat WTP, dan juga mempengaruhi terhadap penilaian kinerja.

“Kita sangat mendukung, untuk bisa mendapatkan WTP itu bukan hal yang mudah, dan sangat membanggakan jika kita mendapat predikat seperti itu,”ujarnya saat ditemui dikantornya, Kemarin.

Endang menjelaskan, Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) itu diserahkan kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ), Yang kemudian ada rekomendasi. Namun tidak boleh dipublikasikan.

Diterangkan Endang lagi, Rekomendasi itu nanti berisi harus ini, harus itu yang ada tahapannya selama sekian hari sekian bulan dan harus ditindaklanjuti, jika itu kemudian selesai dikembalikan maka tidak jadi masalah. Karena Pengawasan internal itu ada dua jenis satu dalam bentuk administrasi, dan satunya ada rekomendasi pengembalian.

“Namun jika itu kemudian dipublikasikan, bahwa misalnya OPD A harus mengembalikan seratus ribu, dan dipublikasikan lalu ditulis oleh media bahwa OPD A harus mengembalikan seratus ribu, ributkan semuanya padahal dalam proses waktu berjalan OPD A tersebut sudah menyeleasaikan, dan tidak ada masalahkan,” terang Endang menjelaskan.

Dikatakan Endang, Bedanya pemeriksaan oleh BPK, BPKP, dan Inspektorat itu ada tahapan dan hasilnya adalah rekomendasi, dan rekomendasi ini tidak boleh dipublikasikan dan hanya boleh diberitahukan kepada yang bersangkutan.

“Ada tahapan perbaikan yang diberikan BPK untuk OPD dalam menyelesaikan temuan BPK tersebut, adalah tahap pertama 1 bulan, tahap kedua 3 bulan , dan tahap ketiga ada semacam pemanggilan khusus dari Inspektorat atau dari BPK,” paparnya lagi.

Namun demikian, lanjutnya menutup pembicaraan, ada saatnya hasil pemeriksaan keuangan tersebut oleh BPK akan dipublikasikan, agar masyarakat mengetahui. Dan mempublikasikan ini adalah kewenangan BPK.(nna/ris)

Komentar Facebook