Beranda Headline Komisi III Soroti PUPR Karawang Tidak Sinergi dengan Empat Dinas

Komisi III Soroti PUPR Karawang Tidak Sinergi dengan Empat Dinas

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, Dedi Rustandi melakukan sidak proyek pendestrian Jalan Ahmad Yani di depan futsal centro beberapa waktu lalu.

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Pembangunan Pedestrian yang merogoh kocek APBD Karawang hingga belasan miliar rupiah, Jalan Interchange Karawang Barat yang menghabiskan anggaran sebesar Rp. 30 Miliar serta Gedung Pemda II yang juga tak kalah fantastis nilainya.

 

Adalah cerminan kegagalan pembangunan di Kabupaten Karawang saat ini, yang juga merupakan cerminan buruknya sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappenda) Kabupaten Karawang serta Asisiten Daerah (Asda) II Bidang Pembangunan pun menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas segala persoalan-persoalan yang terjadi.

Pasalnya, semua program pembangunan yang ada di Kabupaten Karawang itu tidak bisa berdiri sendiri, dan tentu saja akan berkaitan dengan OPD lain. Namun melihat kondisi pembangunan saat ini, terlihat jelas jika sinergitas antar OPD yang terkait tidak maksimal.

Hal tersebut dengan lugas diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, Dedi Rustandi yang mengatakan jika sinergitas yang terjalin baik antar OPD ini sebenarnya menjadi salah satu keberhasilan program pembangunan yang ada di Kabupaten Karawang.

Termasuk juga dengan DPRD Kabupaten Karawang dan tidak menutup kemungkinan sinergitas dengan instasi vertikal diluar kewenangan Pemerintah Daerah.

Kepada Tvberita.co.id, Dedi mencontohkan, bagaimana pembangunan pedestrian jalan yang diharapkan akan mempercantik kota Karawang justru malah mengecewakan hasilnya.

Karena, pedestrian ini tidak langsung mendapatkan gayung bersambut dari OPD terkait, dimana seharusnya setelah selesai dibangun, Dinas PRKP dapat langsung membangunkan taman disana, lampu-lampu jalan atau instrumen lainnya agar pedestrian tersebut terbangun indah dan nyaman bagi masyarakat.

Dinas Perhubungan pun tidak nampak langsung menjaga dan menertibkan lalu lintas kendaraan agar tidak dengan bebasnya melintasi pedestrian tersebut sehingga menimbulkan kerusakan yang semakin parah. Sama halnya juga dengan Satpol PP, bahkan marka jalan juga tidak ada disitu.

“Atas dasar itu, kami Komisi III DPRD Kabupaten Karawang sering berkali-kali menyampaikan dalam setiap kesempatan rapat kaitan dengan sinergitas program. Karena pembangunan ini bukan hanya pedestrian saja tetapi semua, baik itu gedung pemda II dan Jalan interchange karawang barat itu mau seperti apa,” ungkap Dedi menyesalkan.(nna/ris)

Komentar Facebook