PURWAKARTA-Peguyuban Kampoeng Maranggi Plered yang kerap menyetorkan PPN melalui Bapenda Purwakarta dengan kisaran Rp.2.5 Juta per bulan dianggap oleh Komisi II DPRD Kabupaten Purwakarta sangat kecil.
Melihat jumlah pedagang dan peminat sate maranggi yang datang ke kuliner tersebut cukup tinggi, kemudian dengan jumlah pungutan yang dilakukan oleh Paguyuban kepada pedagang juga dianggap tidak sesuai dengan PPN yang setorkan sebesar 10 persen.
Hal ini terungkap saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kabupaten Purwakarta yang dihadiri oleh Paguyuban Kampoeng Maranggi Plered, Bapenda, Dishub, DLH, DKUPP dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta.
“Kita sudah lakukan uji petik, dan hasilnya cukup tinggi, mencapai puluhan juta,”jelas Kabid Pendataan dan Penilaian Bapenda Kabupaten Purwakarta Cucu Mohamad Achfas saat dihubungi Kamis (17/7).
“Akan disampaikan dulu nanti ke pimpinan dan akan disampaikan juga ke Komisi II hasil dari uji petik di kuliner,”ujarnya.
“Apakah nanti teknis pungutan seperti apa akan kita bahas lagi bersama Komisi II,”tegasnya.
Sempat beredar kabar bahwa nilai dari uji petik yang telah dilakukan oleh Bapenda tersebut untuk PPN Kuliner Maranggi mencapai angka Rp.50 Juta yang bisa terserap.(trg)
