Beranda Headline Perda K3 Diganti dengan Tibumtran Linmas, DPRD: Kinerja Satpol PP Harus Lebih...

Perda K3 Diganti dengan Tibumtran Linmas, DPRD: Kinerja Satpol PP Harus Lebih Baik Lagi

Ketua Pansus Raperda Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat, DPRD Kabupaten Karawang, Atta Subagja

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang akan mencabut Perda No. 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan atau yang lebih sering dikenal sebagai Perda K3.

 

Perda tersebut akan berganti menjadi Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Pasalnya, Perda No. 6/2011 tentang (K3) ini dinilai sudah tidak efektif dan relevan lagi dengan kondisi perkembangan jaman saat ini. Selain regulasi diatasnya yang sudah banyak berubah.

“Raperda ini sebenarnya sama dengan Perda No. 6 /2011 tentang K3, Lalu kenapa dibuat Perda lagi karena Perda yang K3 kami anggap sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini karena usianya sudah 8 tahun sejak disah kan. Selain regulasi diatasnya yang sudah banyak berubah,”kata Ketua Pansus Raperda Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat, DPRD Kabupaten Karawang, Atta Subagja kepada Tvberita.co.id, Kamis (28/11).

Sehingga menurut Atta adalah hal yang wajar, jika kemudian pihaknya melihat merevisi Perda tersebut menjadi Raperda yang baru dan disesuaikan dengan keadaan Kabupaten Karawang saat ini yang semakin maju dengan dinamika kehidupan sosialnya yang semakin beragam.

Ia pun berharap dengan adanya aturan Raperda yang baru ini, Kinerja Satpol PP sebagai leading sektor terkait dapat lebih efektif lagi.

Dimana sebenarnya Satpol PP sebagai Penegak Perda dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal.

“Kami berharap kinerja Satpol PP akan dapat menjadi jauh lebih baik lagi dan dapat melaksanakan aturan Perda,” harapnya.

Dan tentunya, lanjut Atta, setelah diundangkannya Perda yang saat ini masih berbentuk Raperda dan dilakukan pembahasan ini. Pemerintah wajib mengapresiasi dan membentuk peraturan bupatinya, serta mensosialisasikannya kepada masyarakat.(nna/dhi)