Beranda Headline PNS Berpoligami Terancam Dipecat, BKPSDM: Kalau Gak Izin

PNS Berpoligami Terancam Dipecat, BKPSDM: Kalau Gak Izin

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Viral dimedia sosial beberapa waktu lalu, Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo memecat sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana salah satu alasannya adalah lantaran beristri lebih dari satu orang tanpa izin pejabat yang berwenang.

Ketentuan mengenai PNS beristri lebih dari satu ini, Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Hal tersebut pun ditegaskan pula oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengenai ketentuan PNS beristri lebih dari satu. PP 10/1983 jo PP 45/1990.

Dimana pada Pasal 4 ayat 1, disebutkan PNS pria yang akan beristri lebih dari satu wajib harus memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.

Di ayat 2, PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat 3 menjelaskan, permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis.

“Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang,” bunyi Pasal 4 ayat 4.

Selanjutnya, di Pasal 15 ayat 1 dijelaskan, PNS yang tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Lalu bagaimana dengan PNS dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang ?,

Adakah PNS yang beristri lebih dari satu ? Lalu apakah Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang akan melakukan pemecatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Karawang yang kedapatan beristri lebih dari satu ? Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dikonfirmasi Tvberita.co.id, Senin (13/1) kemarin, Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatuallah melalui pesan Whatapps nya hanya singkat menjawab aturan tersebut memang sudah ada dari dulu.

Ketika disoal lebih lanjut terkait pernyataannya, Aang mengatakan jika dirinya sedang berada di Bandung dan mengarahkan kepada Bidang Disiplin Pegawai BKPSDM Kabupaten Karawang untuk penjelasan lebih lanjut.

“Perasaan dulu udah da, Mangga ke Kabid Kesdis aja. Saya lagi di Bandung,”ujarnya.

Sementara itu dihubungi terpisah, Kepala Bidang Disiplin, Dudi Alexandria mengatakan jika memang tidak ada ijin, bisa dilakukan pemecatan.

“ya..kalo gak ijin mah,” kata Dudi singkat.

Tidak banyak pernyataan yang diberikannya kepada Tvberita.co.id, Pasalnya kata Dudi, dirinya pun sedang sibuk rapat di Bidang Organisasi terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Karawang. (nna/dhi)