PURWAKARTA-Pengalokasian anggaran kerjasama perusahaan media dengan Diskominfo Kabupaten Purwakarta tahun 2026 yang terkena dampak efisiensi anggaran belakangan menjadi sorotan media.
Bahkan selain anggaran, sorotan juga berdampak kepada persyaratan kerjasama media untuk dijadikan referensi kelayakan kerjasama media dengan pemerintah daerah melalui Diskominfo Purwakarta.
Fenomena ini jelas menjadi pro kontra ketika pemahaman yang tidak selaras dengan keinginan bahkan kepentingan, sehingga timbul pemahaman yang dianggap salah saat menggulirkan kegiatan kerjasama media.
Jangan salah mengartikan bahwa kerjasama media itu disebut kerjasama dengan wartawan, kerjasama media itu layaknya direferensikan melalui perusahaan media dengan masing-masing wartawannya yang bertugas di wilayah masing-masing.
“Kalau wartawan itu kan hanya petugas dari perusahaan medianya masing-masing, tugasnya diwilayah membuat berita dan dikirimkan ke medianya masing-masing,”ucap Ketua PWI Purwakarta Adi Kurniawan Tarigan Jumat (23/1).
“Wartawan buat berita dan dikirim ke redaktur, layak atau tidak pemberitaan itu ditayangkan bukan hak wartawan, itu sepenuhnya hak redaksi,”ujarnya.
“Dari sinilah diuji, narasi tulisan wartawan dan bagaimana redaksinya mengolah isu terkait pemberitaan, sehingga menjadi pemberitaan yang dikemas sesuai dengan kode etik jurnalis,”ungkapnya.
“Begitu juga dengan kerjasama media yang belakangan ini disoroti, tidak bisa wartawan yang memutuskan bekerjasama atau tidak, wartawan itu hanya menyampaikan kepada pihak perusahaan melalui aplikasi Simedkom dari Diskominfo, selebihnya itu urusan perusahaan medianya,”tegas Tarigan.
“Langkah Diskominfo hari ini merupakan langkah tepat, salah satunya melakukan evaluasi dan memverifikasi perusahaan media, kalau perusahaan medianya saja sudah terverifikasi dan layak sudah bisa dipastikan wartawan akan menjadi referensi untuk peliputan,”ungkapnya.
“Kerjasama media di Diskominfo tahun 2024-2025 lalu diduga bermasalah, walaupun Diskominfo hari ini belum mengungkapkan permasalahannya, namun besar dugaan anggaran yang dialokasikan tidak tepat sasaran,”pungkasnya.(Red)
