Beranda Headline Puskesmas Kota Addendum Lagi, Kadinkes: Progres Sudah 90 Persen Lebih

Puskesmas Kota Addendum Lagi, Kadinkes: Progres Sudah 90 Persen Lebih

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Dinas Kesehatan memutuskan kembali melakukan addendum atau perpanjangan masa kontrak dengan CV Multi Cipta Sejahtera selama 100 hari ke depan untuk menyelesaikan pengerjaan proyek pembangunan Puskesmas Kota yang seharusnya sudah selesai tepat waktu sesuai kontrak. Yakni tanggal 20 Desember 2019 lalu.

Addendum pembangunan gedung Puskesmas yang dibiayai APBD Kabupaten Karawang tahun 2019 sebesar Rp 6,237 Miliar ini dilakukan Dinkes untuk yang kedua kalinya.

Di mana sebelumnya, Dinkes melakukan addendum selama 50 hari sampai tanggal 8 Februari 2020 lalu, namun sayangnya pembangunan yang diharapkan tak juga kunjung usai.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan, Dinkes pun memutuskan untuk kembali melakukan addendum selama 100 hari ke depan, dengan harapan pembangunan Puskesmas kota ini bisa selesai dan bisa segera dipergunakan oleh masyarakat.

“Baca Permenkeu Nomor 243 ya, itu aturannya. Tidak sampai 100 hari sepertinya 90 hari juga selesai, karena progres pembangunan dari addendum kemarin sudah mencapai 90 persen lebih,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Nurdin menjelaskan kepada Tvberita, Senin (17/2) usai menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Karawang.

Ditandaskan Nurdin, pihaknya hanya ingin bekerja dengan baik dan tenang sehingga Puskesmas Kota bisa secepatnya selesai dan segera dipergunakan oleh masyarakat .

“Yang terpenting buat kami, ada aturannya,” ujar Nurdin menandaskan.

Sementara itu sebelumnya, pada saat pertama kali Dinkes memutuskan melakukan addendum selama 50 hari, beragam reaksi pun muncul dari masyarakat. Bahkan addendum tersebut mendapat sorotan dari pihak Kejaksaan Negeri Karawang.

Bahkan, pemerhati politik dan pemerintahan, H. Asep Agustian, SH. MH., kepada tvberita, menerangkan dan memaparkan pengertian istilah addendum itu sendiri dalam suatu surat kontrak atau surat perjanjian. Dan dasar hukum sabab musabab dilakukannya addendum.

Dijelaskan Asep, Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam Pasal 55 disebutkan, boleh suatu pekerjaan dilakukan addendum, karena adanya kahar.

Di mana dalam beberapa poin di Pasal 55 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dengan tegas disebutkan bahwa:

1. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan,

2. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak,

3. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.

4. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

Addendum; istilahnya dalam kontrak atau surat perjanjian, berarti tambahan klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya, namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.

Sementara Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

“Nah ini kan tidak ada kahar atau force majeure, kok tiba-tiba di addendum. Jelas ini sudah menabrak Perpres Nomor 16 Tahun 2018,” jelas Asep. (nna/kie)