Beranda Headline Sejumlah Pejabat Pemkab Dilaporkan PT ALS ke Bareskrim, Kadis Hanafi Akui Sudah...

Sejumlah Pejabat Pemkab Dilaporkan PT ALS ke Bareskrim, Kadis Hanafi Akui Sudah Dimintai Keterangan

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Ternyata sebelum dilaporkan ke Bareskrim Polri kaitan dugaan perkara Kekerasan Terhadap Orang/Barang Secara Bersama-sama UU No. 1/1946 tentang KUHP pasal 170 KUHP, dan Penyalahgunaan Wewenang UU No. 1/1946 tentang KUHP pasal 421 KUHP. Oleh PT. Aditya Laksana Sejahtera (ALS) dengan nomor laporan Nomor : STTL/554/XI/2019/BARESKRIM. 29 November 2019 lalu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam hal ini Bupati Karawang Cellica Nurrachadianna dari informasi yang didapat Tvberita di lapangan, dikabarkan juga telah dilaporkan PT ALS ke Bareskrim Polri bersama dengan Mantan Sekda Teddy Rusfendi, mantan Kabag Hukum Kiki Sobari, Kadisperindag saat itu Hanafi, Hamdan Munawar dan Kahirul Saleh, ke Bareskrim Polri, terkait tentang kerjasama Pembangunan Pasar Cikampek I Kabupaten Karawang Pola BOT dengan PT ALS, Pemutusan Kerjasama dan Kerjasama Pengelolaan Pasar Cikampek I dengan PT. Celebes Natural Propertindo. Dengan Nomor laporan LP/B/859/VII/2018/BARESKRIM tanggal 16 Juli 2018.

Atas dugaan tindak pidana pemerasan, penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUHP, pasal 378 KUHP, pasal 3 pasal 4 pasal 5 UU Nomor 8 /2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Laporan tersebut bahkan dikabarkan sudah sampai ke tahap penyelidikan dan pemanggilan saksi.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang, Hanafi, ketika dikonfirmasi Tvberita melalui pesan singkatnya mengakui adanya laporan tersebut dan sudah dimintai keterangan.

“Ya tahun kemaren, saya sudah diminta keterangan,” kata Hanafi.

Bahkan menurutnya, semua data-data yang diminta Bareskrim sudah diberikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.

“Data-data sudah diberikan oleh bagian hukum. Jadi untuk lebih jelasnya sebaiknya tanya ke bagian hukum Setda, saya cuma diminta keterangan aja,” ungkapnya.

Disoal kaitan pencucian uang yang didugakan PT ALS kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Hanafi mengaku kaget dan bingung.

“Cuci uang, uang yang mana? Saya juga bingung. Ya memang saat itu saya di Disperindag namun saya gak tau soal uang,” jelasnya.

Hanafi juga mengaku tidak tahu soal permasalahan SHGB yang sampai hari ini dikatakan PT ALS belum dikeluarkan oleh Pemda.

Di mana, menurut PT ALS, alasannya karena lahan pasar Cikampek I tersebut bukanlah lahan milik Pemkab Karawang.

Bahkan HPL Pasar Cikampek pun menurut PT ALS ditahan di Gedung Sate (Pemprov Jabar) karena lahan tersebut bukanlah milik Pemkab.

“Masalah SHGB saya tidak tahu. Gak tahu, itu urusan tim TKKSD. saya waktu di Disperindag hanya menangani masalah pedagang dan anggota tidak tetap. Ketua tim nya waktu itu pak Sekda Teddy, mungkin bisa ditanyain ke bagian Aset Pemda,” tandasnya mengaku tidak tahu. (nna/kie)