Beranda Headline Soal Beli Lahan Banjir di Karangligar, Sekda Acep: Bisa Sampai Rp100 M

Soal Beli Lahan Banjir di Karangligar, Sekda Acep: Bisa Sampai Rp100 M

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Solusi berbeda dalam mengatasi permasalahan banjir di Desa Karangligar datang dari Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri.

Kepada Tvberita, Rabu (8/1) kemarin, Sekda Acep mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Karawang terus berupaya untuk melakukan antisipasi agar tidak terjadi banjir yang lebih parah lagi di Desa Karangligar pada khususnya.

Dan langkah yang diambil Pemkab adalah, dengan menurunkan alat berat dari dinas PUPR untuk dilakukan normalisasi.

“Sebagai solusi jangka pendek, beberapa langkah preventif untuk mengatasi permasalahan banjir Karangligar sudah kita lakukan, salah satunya adalah dengan menurunkan alat berat untuk mengeruk sampah yang menghambat aliran air di beberapa saluran utama di Desa Karangligar dan desa-desa lain yang menjadi penyumbang jumlah debit air di wilayah tersebut,” kata Sekda menjelaskan.

Sementara itu, solusi jangka panjang permasalahan Desa Karangligar ini, Sekda Acep memaparkan adalah dengan duduk bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga Kementerian PUPR dalam hal ini adalah BBWS.

Ia mengulas, berdasarkan hasil kajian tim akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) dijelaskan bahwa di wilayah Desa Karangligar harus dibangun sebuah embung atau cekungan (retention basin). Namun demikian, menurut kajian Kementerian PUPR yaitu BBWS, harus juga ada bendungan di atasnya, yakni di sekitar wilayah Cimahi untuk mengurangi debet air.

Oleh karena itu, saat kunjungan kemarin, Gubernur Ridwan Kamil mengatakan akan mengundang pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan banjir ini.

“Terkait solusi pembelian lahan pertanian, itu adalah solusi yang diberikan oleh ITB atas kajian yang dilakukannya dan melihat kondisi Karangligar yang berupa cekungan. Namun tim dari ITB ini tidak melihat debit air yang dikirim dari sana (Cimahi), di mana di sana harus ada embung juga, dan ini akan di solusikan bersama dengan pak Gubernur nanti,” jelasnya menerangkan.

“Dan Pemda kalau harus membeli lahan di sana dan dijadikan embung, namun jika debit airnya tetap tinggi di atas ya tetap saja airnya akan meluap ke pemumukiman warga sekitarnya di sana, lagi pula pembuatan embung itu kan harus ada pembelian lahan, relokasi warga dan konstruksinya, minimal anggaran yang harus dikeluarkan bisa mencapai hingga 100 miliar lebih,” imbuhnya menandaskan. (nna/kie)