KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Staf Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan Uus Kusnadi yang memang bertugas membantu BPK mempersiapkan setiap data keuangan yang dibutuhkan menjelaskan bahwa apa yang disampaikan wakil bupati benar adanya.
Anggaran sebesar Rp. 1,3 Miliar yang terealisasi Rp. 1,1 Miliar itu merupakan anggaran kegiatan program sosialisasi balik nama kendaraan jemputan karyawan maupun perusahaan ke letter T Karawang. Dikatakan Uus, output atau hasil dari program tersebut memang memuaskan. Hanya persoalan keuangannya saja.
“Bukan masalah program, karena memang dengan program ini DBH kita yang dari PKB dan BBNKB kita naik di tahun 2018. Ini persoalan keuangan,”urainya.
Lalu kemudian, hal tersebutlah yang membuat BPK melakukan kroscek ke Muspida. Karena di sana dicantumkan bahwa honor bupati, wakil bupati, sekda dan para Muspida juga beberapa kepala dinas.
“BPK hanya kroscek saja, mempertanyakan apa benar mereka menerima honor tersebut. Dan sampai sekarang pun pemeriksaan BPK masih sedang berjalan. Semua ditanya oleh BPK, Bupati, Wakil Bupati, Muspida termasuk kepala Dinas Perhubungan, kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan juga pak Sekda yang lama. Namun melalui Pj Sekda saat ini,”bebernya.(nin/ds)
