KARAWANG- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karawang menggelar acara penyuluhan dan rencana penyelesaian kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun anggaran 2022 di Hotel Swiss Bellin Karawang.
Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri oleh Kepala BPN Karawang, Humaidi, A.Ptnh., MM, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Martha Parulina Berliana, SH., MH, Tim Saber Pungli Karawang, Kepala Kesbangpol, dan para kepala Desa.
Kepala BPN Karawang, Humaidi mengungkapkan kegiatan tersebut digelar sebagai upaya bersama dari semua pihak untuk mensukseskan program PTSL di Kabupaten Karawang.
Baca Juga: Terobosan Baru, BPN Karawang Tetap Buka Layanan pada Sabtu dan Minggu
“Digelarnya kegiatan ini tentunya bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai program PTSL, kita juga turut libatkan tim Saber Pungli, untuk mencegah adanya pungli ketika dilapangan,” kata Humaidi kepada wartawan, Rabu (20/7)
Humaidi juga menambahkan BPN Karawang akan menggali permasalahan dan memberikan solusi untuk mencapai target terhadap keluhan-keluhan dari kepala desa.
“BPN selalu mengadakan penyuluhan untuk memperkenalkan program PTSL ini kepada masyarakat agar masyarakat paham betapa pentingnya program ini untuk mendapatkan sertifikat legal,” ujarnya.
Selain itu kata Humaidi, penyuluhan ini banyak menginput beberapa informasi serta diskusi terkait kelangsungan dari pada program PTSL yang sudah berjalan sejauh ini.
Baca Juga: Mengintip Layanan Door to Door BPN Karawang dalam Pembagian Sertipikat PTSL
“Yang terpenting dalam acara ini semua tamu undangan dapat memahami dengan baik apa yang telah disampaikan Narasumber,” tambahnya.
Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Martha Parulina Berliana mengapresiasi program PTSL yang banyak menguntungkan masyarakat banyak.
“PTSL itu merupakan hadiah yang sangat bagus dari Pemerintah karena menguntungkan banyak masyarakat, cuma prosesnya harus sesuai dengan tujuan sebelumnya. Dan kita perlu bantu BPN dan masyarakat agar sinergitasnya lebih baik, dan kita juga perlu awasi semua orang yang akan menarik keuntungan secara tidak benar,” jelasnya. (ddi)
