Beranda Headline Temuan BPK, Kejaksaan Diminta Proaktif Tangani Interchange Karawang Barat

Temuan BPK, Kejaksaan Diminta Proaktif Tangani Interchange Karawang Barat

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan unsur kerugian negara sebesar Rp2,1 miliar. Hanya saja hingga saat ini Kejaksaan Karawang terkesan tutup mata dengan kasus yang cukup menghebohkan ini, untuk itu Kejari Karawang diminta proaktif ungkap kasus proyek tersebut.

 

“Kejaksaan harusnya proaktif dong mencari tahu kebenaran informasi itu, apakah benar ada dugaan korupsi atau hanya sekadar kesalahan administratif saja. Masyarakat Karawang tentunya ingin tahu karena itu proyek besar yang sudah menjadi perbincangan. Selama ini saya menilai kejaksaan itu responnya lemah terkait kasus dugaan korupsi yang sering dibicarakan masyarakat,” kata pengamat pemerintahan, Nace Permana kepada tvberita.co.id, Kamis (29/8/2019).

Dikatakan Nace, temuan BPK harusnya menjadi pintu masuk aparat kejaksaan untuk mencari tahu ada tidaknya kasus korupsi dalam proyek tersebut. Sejauh yang diketahuinya banyak temuan BPK yang lewat begitu saja dan kemudian hilang.

“Harusnya itu direspon dan kemudian jelaskan kepada masyarakat hasilnya seperti apa, bukan dibiarkan saja. Jangan menunggu laporan masyarakat menjadi alasan untuk menangani kasus dugaan korupsi,” katanya.

Lebih lanjut Nace mengungkapkan, tugas kejaksaan itu di Karawang itu meminimalisr kasus korupsi. Fungsi pencegahan dan penindakan harus berjalan sesuai kebutuhan yang ada. Jangan sampai ada kasus dugaan korupsi yang ramai dibicarakan masyarakat, namun pihak kejaksaan membiarkan hal tersebut.

“Banyak kasus yang disampaikan masyarakat melalui media sosial misalnya, tapi tidak ada respon dari kejaksaan. Kalau terus seperti ini aparat kejaksaan bakal kehilangan kepercayaan dari masyarakat,” katanya.

Untuk diketahui hasil audit tim BPK terhadap proyek peningkatan jalan Interchange Karawang Barat Tahap II Tahun 2018 ditemukan dugaan kerugian negara sebesar Rp2,1 miliar.

Pelaksana kegiatan proyek senilai Rp29 itu, PT. Manggala Jaya Utama diduga melakukan downgrade penggunaan kualitas beton hingga berpotensi merugikan negara. Panjang jalan yang dikerjakan sekitar 800 meter. (KB)