Beranda Headline Tolak Wacana Upah Per Jam, Buruh Karawang Mau Demo ke Jakarta

Tolak Wacana Upah Per Jam, Buruh Karawang Mau Demo ke Jakarta

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang memprediksi ribuan buruh di Kabupaten Karawang akan melakukan penolakan kaitan wacana Pemerintah Pusat yang akan mengubah sistem pengupahan dari bulanan menjadi jam-jaman.

Pasalnya, meski baru wacana, namun para serikat pekerja akan mengadakan aksi unjuk rasa pada tanggal 16 Januari 2020 mendatang.

Hal tersebut di ungkapkan Kepala Disnakertrans Kabupaten Karawang, Ahmad Suroto kepada Beritapasundan saat dimintai tanggapannya mengenai wacana pemerintahan Presiden Jokowi yang akan memasukkan urusan pengupahan ke undang-undang (UU) sapu jagat, Omnibus Law.

“Iya saya sudah mendapatkan kabar kaitan wacana pemerintah ini, kabarnya serikat pekerja akan berunjuk rasa ke Jakarta, tanggal 16 Januari 2020 besok. Kemungkinan seluruh Kabupaten/kota yang ada di Indonesia akan melakukan aksi serupa, unjuk rasa menolak UU Omnibus Law tersebut,” kata Suroto menjelaskan.

Suroto mengatakan ia sendiri sampai hari ini, mengaku belum mendapatkan instruksi apapun dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) kaitan omnibus law ini.

“Belum ada instruksi apapun, baik undangan rapat ataupun sosialisasi, saya baru mengetahui dari pemberitaan dan dari para serikat buruh,” jelasnya lagi.

Sedikit Suroto mengulas, UU Omnibus Law rencananya akan menjadi payung besar bagi lebih dari 70 peraturan terkait investasi yang sudah ada.

Di mana ke depan, investor tidak perlu pusing membolak-balik ratusan bahkan ribuan halaman dari berbagai aturan. Cukup merujuk ke Omnibus Law, semua pasti beres.

Dengan fungsinya sebagai UU segala ada, Suroto memaparkan, Omnibus Law tentu belum komplet kalau belum memasukkan urusan pengupahan.

Dan wacana yang berkembang adalah upah buruh yang awalnya melalui sistem bulanan (gaji tetap dengan nilai tertentu plus tambahan insentif), di mana pekerja yang tidak tidak masuk seminggu dalam sebulan pun tetap mendapatkan gaji setara dengan pekerja yang tidak pernah izin, dan yang membedakan hanyalah insentif harian.

Sedangkan upah per jam adalah gaji yang diterima dihitung berdasarkan jam kerja. Misalnya dalam sebulan bekerja 40 jam, maka gaji per jam dikalikan 40 dan itulah upah yang diterima setiap bulan.

“Jadi mereka yang tidak pernah izin bakal mendapat gaji lebih besar ketimbang yang sering absen,” terang Suroto menjelaskan.

“Itu kan baru akan menjadi program pemerintah yang tentunya nanti akan melibat persetujuan dari DPR RI,” imbuhnya lagi.

Disinggung bagaimana reaksi pihak pengusaha, kepada Tvberita, Jumat (3/1), Suroto menandaskan, pihaknya belum ada obrolan dengan pihak pengusaha di kawasan ataupun non kawasan, namun penolakan dari serikat pekerja pastinya itu sudah jelas.

“Pemerintah kabupaten Fungsinya hanya mendorong dan menyampaikan saja, karena kita fungsinya bukan sebagai penentu kebijakan. Tentunya dalam hal ini aspirasi dari para serikat pekerja nanti akan di lanjutkan ke tahap yang lebih tinggi, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” pungkasnya. (nna/kie)