KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Pendaftaran Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kotrak (P3K) belum juga dibuka dengan alasan keterbatasan anggaran.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Karawang, Nandang Mulyana, kepada Tvberita.co.id mengatakan, tidak semua daerah siap membuka pendaftaran seleksi P3K. Salah satunya adalah Kabupaten Karawang.
“Jam tiga siang ini kami akan membahas kaitan dengan P3K ini dengan bupati, terkait mekanisme pengangkatan P3K ini karena pemerintah pusat belum mengatur secara teknis bagaimana mekanisme penerimaan P3K ini dan anggarannya dari mana, karena jika kita hitung dari 800 sekian yang kita angkat nanti membutuhkan anggaran Rp 25 miliar untuk pemerintah menggaji mereka per tahunnya,” ungkap Nandang menjelaskan.
Sementara lanjutnya, APBD Kabupaten Karawang anggaran tahun 2019 itu sudah ditetapkan.
“Tidak mungkin kita di tengah perjalanan menambahkan atau menganggarkan, namun mungkin di perubahan, Karena dari pusat itu tidak ada aturan yang jelas mengenai penggajian seperti apa uangnya dari mana,” ucapnya.
Mestinya, tambah Nandang, jika pemerintah pusat menetapkan jumlah kuota penerimaan harus dibarengi dengan anggarannya.
“Seharusnya dikirimkan kuota guru P3K dengan uangnya sekian miliar. Baru kabupaten/kota itu tidak kelimpungan,” sesalnya.
Bahkan ketika Kabupaten Karawang menghadiri rembuk nasional, seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia itu menolak penggajian ini anggarannya dari APBD dan harus melalui APBN.
“Instruksi pemerintah ini kan dengan kabupaten/kota kan tidak matching, Tentunya ini yang harus kita kaji bagaimana sistematikannya, penggajiannya,” papar Nandang.
Kabupaten Karawang sendiri diberi kuota sebanyak kurang kebih 1.100 kuota. Dan dari 1472 Pegawai Honorer K2 yang sudah divalisasi ada 800-an. Dimana pendidikan mereka adalah sarjana pendidikan yang sudah linear. (nna/fzy)
