KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Ribuan guru dan karyawan yang bekerja di 22 SMA dan 104 SMK swasta se-Kabupaten Karawang selama enam bulan belum menerima gaji.
Penyebabnya, anggaran Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) provinsi dari Juli hingga November 2018 tidak bisa dicairkan karena dipergunakan untuk menambah pembiayaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) beberapa waktu lalu.
Hal ini diungkapkan Ketua Forum Kerja Kepala Sekolah (FKKS) SMA Swasta Kabupaten Karawang, Asep Sahrul, Selasa (6/11) pagi di sekolahnya. Sebelumnya, Asep dan rombongan dari Karawang mengikuti aksi unjuk rasa menuntut pencairan anggaran BPMU bersama FKKS se-Jabar di depan Gedung Sate, Senin (5/11).
Asep mengungkapkan, dalam aksi unjuk rasa tersebut, seluruh FKKS se-Jabar sepakat agar pemprov segera mencairkan BPMU tahap kedua sebesar Rp 340 Miliar sesuai jumlah yang ditetapkan ke dalam peraturan gubernur (pergub) yaitu, Rp 350 ribu per siswa untuk setiap kabupaten. Sedangkan Rp 250 ribu per siswa di wilayah kota.
Namun, setelah enam bulan berjalan, pencairan BPMU tidak ada kejelasan, sampai akhirnya pihak Dinas Pendidikan Jabar menginformasikan akhir Oktober kemarin, anggaran tersebut dipangkas untuk Pilgub Jabar.
“Kabarnya BPMU tetap cair tapi hanya Rp 30 Miliar saja. Kalau dibagi untuk seluruh kabupaten kota se-Jabar, per siswa hanya kebagian Rp 24 ribu. Ini jelas tidak adil dan tidak masuk akal. BPMU SMA negeri tidak ada masalah apa apa. Jadi terkesan kami disepelekan. Kami semua jadi bertanya-tanya, kenapa untuk Pilgub Jabar anggaran sekolah yang dipangkas? Kenapa tidak anggaran lainnya saja?” ungkap Asep kesal.
Asep membeberkan, di Karawang ada beberapa SMA yang sama sekali tidak memungut dana SPP ke siswa karena hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Kata dia, kalau seandainya dari Juli kemarin pihak Disdik Jabar memberi informasi bahwa BPMU tidak ada anggarannya, sekolah bisa menggelar rapat bersama Yayasan dan orangtua siswa sebagai salah satu cara mencari solusi.
“Ya sekarang jalan keluarnya sekolah hutang sana sini. Kan kasihan guru dan karyawan kami, mereka enam bulan belum digaji. Mau digaji menggunakan dana BOS juga tidak bisa karena bukan peruntukannya. Takut malah nanti menyalahi aturan,” tandasnya.
Rencananya, rombongan SMA dan SMK swasta se-Karawang akan mengadakan audiensi dengan Komisi V DPRD Jabar untuk mengadukan persoalan tersebut.
“Kemarin pihak Disdik Jabar meminta waktu tiga hari untuk memberi kabar soal BPMU. Misal tidak ada kabar sampai waktu yang telah ditentukan, kami FKKS se-Jabar sepakat akan melakukan aksi lebih besar karena ini menyangkut hak orang banyak,” tegasnya.
Sementara dihubungi melalu saluran telepon, Anggota DPRD Jabar Komisi V, Ir. Abdul Hadi Wijaya, MSc menganggap ada beberapa poin ketidaksinkronan pembahasan mengenai BPMU yang disampaikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Komisi V.
“Waktu rapat pembahasan, tim TAPD tidak melaporkan jika ada pengurangan anggaran pendidikan. Kami mengetahui masalah ini dari aduan kepsek beberapa hari sebelum aksi di Gedung Sate. Bagi kami, sangat tidak elegan mengurangi anggaran pendidikan untuk menambahi kegiatan pileg,” ucapnya. (nji/fzy)
