Selasa, 26 September 2017

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Karawang, Sujana Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Karawang, Sujana Foto Koran Berita/Cr16

500 Warga Karawang Gabung HTI Featured

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mengawasi perkembangan Islam radikal lewat jalur industri, dengan menggalakan salat Jumat keliling ke perusahaan-perusahaan.

Hal itu menyusul adanya indikasi bergabungnya sejumlah karyawan perusahaan di Karawang, dalam organisasi yang ingin menggantikan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, dengan sistem khilafah dan syariat Islam.

"Setiap hari Jumat, muspida yang dipimpin wakil bupati Karawang akan keliling salat Jumat di wilayah kawasan industri. Ini sudah berjalan dan akan terus dilalukan, untuk menangkal penyebaran Islam radikal di Karawang melalui jalur dunia kerja yang terindikasi saat ini," ujar Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Karawang, Sujana kepada KORAN BERITA (Grup Tvberita.co.id), Kamis (18/5).

Dari data yang dimiliki pihaknya, sedikitnya telah ada 500 warga Karawang yang bergabung secara resmi dengan organisasi Islam radikal seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pihaknya juga terus melakukan pemantauan aktivitas organisasi tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

"HTI memang ada di Karawang, dan legalitasnya berbadan hukum dari pemerintah pusat. Tapi sejauh ini, kita belum pernah diundang atau mendapat pemberitahuan tetang kegiatan yang dilakukan mereka. Makanya kita terus pantau, jangan sampai ada hal yang menyimpang dan memprovokasi masyarakat," katanya.

Sejauh ini, kata Sujana, belum terindikasi oleh pihaknya terkait adanya keberadaan organisasi radikal lainnya di Karawang selain HTI.

"(Kalau HTI, Red) sudah lama kita monitor soal kegiatannya, dan sudah dibahas juga dalam rapat kerja (Raker) di provinsi," katanya.

Terkait rencana pembubaran HTI, pihaknya masih menunggu arahan lebihlanjut dari pemerintah pusat.

"Kita tunggu arahan pemerintah pusat, karena yang mengeluarkan legalitasnya juga pemerintah pusat. Untuk sementara, kita hanya melakukan pemantauan aktivitas mereka. Termasuk berkomunikasi dengan pihak kepolisian dan TNI," katanya.

Dari ratusan organisasi masyarakat (Ormas), organisasi kepemudaan (OKP), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang beraktivitas di Karawang. Baru 62 lembaga yang berbadan hukum dan secara resmi tercatat di Kesbangpol. Baik organisasi yang berskala nasional, maupun yang bersifat lokal kedaerahan.

"Kita sudah tindak lanjuti dengan program pembinaan, minimalnya satu tahun sekali. Atau saat mereka mengundang kita dalam acara, ya kita sampaikan pembinaan. Yang jelas, semua organisasi yang berdiri di Indonesia harus menerapkan azas Pancasila," katanya.(cr16/ds)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.