Sabtu, 21 Oktober 2017

Ilustrasi/Istimewa Ilustrasi/Istimewa

Dana Kapitasi Puskesma Dipotong 10 Persen? Featured

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Dinas Kesehatan (Dinkes) Karawang kembali diterpa isu miring soal dana kapitasi, dimana sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) fungsional puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, mengeluhkan adanya pemotongan dan kapitasi sebesar 10 persen untuk kepentingan akreditasi.

Menurut sumber informasi KORAN BERITA, pemotongan dana kapitasi sebesar 10 persen di hampir seluruh puskesmas, telah disiasati oleh Dinkes Karawang dengan menggerakan para kepala puskesmas pada hari Senin (7/8) lalu, untuk meminta tandatangan kepada semua PNS fungsional puskesmas yang menyatakan tidak ada potongan dana kapitasi untuk akreditasi.

"Hal itu agar menjadi alasan dinkes bisa berkelit ketika ada pertanyaan dari pihak luar," katanya, Rabu (9/8).

Disampaikannya, pemotongan dana kapitasi kabarnya untuk keperluan pembiayaan akreditasi, seperti kebutuhan fotocopy yang mencapai Rp 3 juta, dengan alasan tidak ada anggaran dari Dinkes Karawang. Namun pihaknya mendapat informasi, jika kepala puskesmas harus menandatangani kwitansi kosong.

"Anggaran akreditasi yang diberikan dinas beragam, sekitar Rp 4 sampai Rp 10 juta, itu juga setelah ada yang mengetahui anggaran akreditasi mencapai Rp 1,557 miliar," katanya.

Ia pun mengeluhkan adanya potongan dana kapitasi PNS fungsional sebagai dana sukarela, untuk menutupi kebutuhan biaya akreditasi. "Kita ini tidak dapat TPP, masih juga dana kapitasinya dipotong oleh puskesmas," katanya.

Namun, Ketua Forum Puskesmas Karawang, Nana Padiana mengaku belum mengetahui persis adanya potongan dana kapitasi pegawai puskesmas untuk kepentingan akreditasi.

"Memang ada beberapa anggota yang mengeluh soal itu (pemotongan dana kapitasi untuk akreditasi, Red), tapi saya juga belum tahu jelasnya itu seperti apa. Sebab, puskesmas tempat saya kerja belum akreditasi," katanya.

Sementara itu, sejumlah kepala puskesmas justru melemparkan "bola panas" isu tersebut ke Dinkes Karawang. Pasalnya, mereka menganggap anggaran akreditasi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1,557 miliar, berada di dinas dan bukan kewenangan puskesmas.

"Untuk dana akreditasi itu adanya di dinas, jadi silakan tanya saja ke dinas. Puskesmas saya belum melaksanakan akreditasi, jadi tidak ada pemotongan dana kapitasi untuk akreditasi. Kemungkinan dana kapitasi di puskesmas lain juga tidak dipotong, tapi lebih jelasnya tanya ke sekretaris dinkes saja," kata Kepala Puskesmas Ciampel, Asep Suryana.

Namun, menurut informasi yang ia dengar, dana akreditasi anggarannya berasal dari DAK pemerintah pusat. "Untuk besaran dan peruntukannya, silakan tanyakan saja ke dinkes," katanya. (cr16/ds)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.