Minggu, 20 Agustus 2017

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, Pendi Anwar Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, Pendi Anwar Foto Istimewa

Soal Dana Kapitasi, Komisi D Panggil Dinkes Featured

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, Pendi Anwar mengaku pihaknya belum menerima laporan adanya pemotongan dana kapitasi untuk kepentingan akreditasi puskesmas.

Namun jika itu tejadi, ia memastikan pihaknya akan memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) Karawang, untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan para kepala dan pegawai puskesmas yang merasa dana kapitasinya dipotong.

"Kami akan segera memanggil pihak terkait untuk melakukan rapat dengar pendapat," kata politisi asal Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, sejumlah kepala puskesmas justru melemparkan "bola panas" isu tersebut ke Dinkes Karawang. Pasalnya, mereka menganggap anggaran akreditasi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1,557 miliar, berada di dinas dan bukan kewenangan puskesmas.

"Untuk dana akreditasi itu adanya di dinas, jadi silakan tanya saja ke dinas. Puskesmas saya belum melaksanakan akreditasi, jadi tidak ada pemotongan dana kapitasi untuk akreditasi. Kemungkinan dana kapitasi di puskesmas lain juga tidak dipotong, tapi lebih jelasnya tanya ke sekretaris dinkes saja," kata Kepala Puskesmas Ciampel, Asep Suryana.

Namun, menurut informasi yang ia dengar, dana akreditasi anggarannya berasal dari DAK pemerintah pusat. "Untuk besaran dan peruntukannya, silakan tanyakan saja ke dinkes," katanya.

Sementara itu, sumber informasi KORAN BERITA mengungkapkan, pemotongan dana kapitasi sebesar 10 persen di hampir seluruh puskesmas, telah disiasati oleh Dinkes Karawang dengan menggerakan para kepala puskesmas pada hari Senin (7/8) lalu, untuk meminta tandatangan kepada semua PNS fungsional puskesmas yang menyatakan tidak ada potongan dana kapitasi untuk akreditasi.

"Hal itu agar menjadi alasan dinkes bisa berkelit ketika ada pertanyaan dari pihak luar," katanya.

Disampaikannya, pemotongan dana kapitasi kabarnya untuk keperluan pembiayaan akreditasi, seperti kebutuhan fotokopi yang mencapai Rp 3 juta, dengan alasan tidak ada anggaran dari Dinkes Karawang. Namun pihaknya mendapat informasi, jika kepala puskesmas harus menandatangani kwitansi kosong.

"Anggaran akreditasi yang diberikan dinas beragam, sekitar Rp 4 sampai Rp 10 juta, itu juga setelah ada yang mengetahui anggaran akreditasi mencapai Rp 1,557 miliar," katanya.

Ia pun mengeluhkan adanya potongan dana kapitasi PNS fungsional sebagai dana sukarela, untuk menutupi kebutuhan biaya akreditasi. "Kita ini tidak dapat TPP, masih juga dana kapitasinya dipotong oleh puskesmas," katanya.(cr16/far)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.