Sabtu, 21 Oktober 2017

Ilustrasi/Istimewa Ilustrasi/Istimewa

Pembentukan OPD Baru Hambat Pembangunan Featured

BEKASI, TVBERITA.CO.ID- Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi Danil Firdaus, mengatakan dengan minimnya anggaran, pihaknya tidak bisa mengakomodir aspirasi masyarakat yang membutuhkan pembangunan seperti turap, drainese, dan normalisasi sungai.

"Setelah dari Bina marga jadi PUPR, anggaran anjlok bahkan banyak yang berubah Tupoksi," ujarnya kepada wartawan, Senin (9/10).

Kata dia, hal itu dampak dari pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru, menindaklanjuti Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 yang dilakukan pada awal tahun 2017.

Dengan dijadikan satu antara Dinas Bangunan (Disbang) dan Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) membuat kebijakan dan anggaran semakin mengecil dan mempersulit kebijakan-kebijakan OPD.

Ditambahkanya, di tahun pertama yakni dalam APBD tahun 2017, Bidang PSDA hanya dialokasikan anggaran Rp 15 miliar  yang dibagi kegiatan menjadi 60 titik kegiatan.Mmulai dari pembuatan sumur bor untuk warga hingga pembangunan drainase.

"Kalau masih di Bina Marga, anggarannya itu bidang pengairannya saja hampir Rp 250 miliar," bebernya.

Menurutnya, Danil berpendapat seharusnya DBMPSDA dan Disbang  tidak perlu digabung menjadi PUPR seperti sekarang ini. Sebab, ada beberapa daerah yang masih mempertahankan Dinas Bina Marga tetap ada walaupun menginplementasikan UU nomor 23 tahun 2014 tersebut.

"Contoh seperti di Depok, kan masih ada Dinas Bina Marga. Jadi gak harus dijadikan satu," imbuhnya.

Masih kata dia, pihaknya berharap ke depan antara Dinas PUPR dan DPRKKP bisa lebih sinergis dalam melakukan perencanaan pembangunan. Sebab lanjut dia, banyak Tupoksi yang sebelumnya ada di Dinas PUPR berpindah ke DPRKKP seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase permukiman, sehingga dengan sinergi segala usulan dari masyarakat bisa diakomodir.

"Permohonan dari masyarakat sangat banyak seperti drainase dan lain-lainnya, tapi anggaran kita sekarang terbatas, karena anggarannya ada di tarkim. Untuk mengubah itu perlu ada perubahan Perbub dan di-paripurna-kan," pungkasnya.(cr14/fzy)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.