Sabtu, 21 Oktober 2017

TP4D Kejari Karawang meminta penjelasan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Gedung Pemda II. TP4D Kejari Karawang meminta penjelasan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Gedung Pemda II. Foto Koran Berita/Putra

Baru 15,7 Persen, Proyek Pemda II Disorot Kejari Featured

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, memanggil seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Gedung Pemda II, Selasa (10/10) siang. Pemanggilan tersebut terkait adanya deviasi yang terlalu besar, sehingga dikhawatirkan pembangunan gedung tersebut tidak mencapai target.

Dengan waktu yang tinggal 10 minggu, TP4D kejaksaan mempertanyakan kemampuan pihak kontraktor dan panitia pembangunan, untuk bisa menyelesaikan proyek senilai Rp 40 miliar itu sesuai dengan target yang telah dijadwalkan.

"Kami mengundang semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Gedung Pemda II, seperti panitia, kontraktor, pengawas dan lainnya. Kami mendapat laporan, pembangunan gedung Pemda II ini berjalan tidak sesuai dengan rencana semula. Karena terjadi deviasi dalam pembangunan tersebut." kata Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Karawang, Sabrul Iman.

Berdasarkan perencanaan, seharusnya pembangunan Gedung Pemda II sudah mencapai 29 persen. Namun saat ini progres pembangunan tersebut baru mencapai 15,7 persen, sehingga terjadi deviasi sebesar 13,8 persen.

"Kami menanyakan permasalahannya yang sebenarnya terjadi, sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana," katanya.

Sabrul mengatakan, dari pengakuan pihak kontraktor yaitu PT. Aura Otaka, keterlambatan terjadi karena pihak kontraktor juga bergantung kepada pihak lain dalam pengadaan barang yang tidak sesuai dengan jadwal. Akibatnya, pihak kontraktor juga harus menunggu untuk mendapatkan material yang dibutuhkan.

"Kalau  seperti itu tidak bisa dijadikan alasan, karena sebelumnya kan sudah direncanakan dan mereka seharusnya sudah tahu jadwalnya," katanya.

TP4D kejaksaan sudah meminta pihak kotraktor untuk segera menyelesaikan masalah tersebut, sehingga tidak akan terjadi lagi deviasi dan pelaksanaan pembangunan bisa selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan.

"Jika memang tidak sesuai dengan progres, maka pemerintah hanya akan membayar sesuai dengan pekerjaan yang sudah diselesaikan. Kita harus menyelamatkan uang negara, jadi mereka dibayar sesuai pekerjaan yang diselesaikan," katanya. (put/ds)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.