Minggu, 19 November 2017

Ilustrasi/Istimewa Ilustrasi/Istimewa

Pemkab Karawang Tunggu Pusat soal Angkutan Online Featured

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang tunggu kejelasan pemerintah pusat, terkait moda angkutan online. Sebab, Peraturan Menteri Pehubungan (Permenhub) yang menjadi payung belum mengatur secara spesifik, larangan ataupun pelegalan moda angkutan  online.

"Kita minta ketegasan pemerintah pusat, karena permenhub masih abu-abu. Kalau dibolehkan seperti apa, kalau dilarang seperti apa. Apalagi angkutan konvensional ini juga kan semakin kurang penumpang, karena banyaknya kendaraan motor milik pribadi," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Teddy Rusfendi saat ditemui KORAN BERITA (Grup Tvberita.co.id), Kamis (19/10).

Sekda menjelaskan, saat ini pihaknya lebih memilih untuk fokus menata moda transportasi konvensional. Sebab, masyarakat pengguna transportasi online jumlahnya masih terbatas. Apalagi jumlah masyarakat yang menggantungkan hidup sebagai sopir transportasi konvensional, jumlahnya cukup banyak dan perlu perhatian.

"Kita pilih konvensional dulu lah, karena kan untuk angkutan online juga kan belum banyak. Kecuali memang jalur-jalur yang masih belum terjangkau oleh angkutan konvensional, dan juga masalah waktu juga harus diatur," katanya.

Ia juga akan mengintruksikan ke Dinas Perhubungan (Dishub) Karawang, untuk segera membenahi moda transportasi konvensional. Agar tidak kalah bersaing dengan transportasi online, dan dapat memberi kenyamanan dan keselamatan bagi masyatakat penumpang angkutan.

"Coba ditertibkan soal trayeknya, terminalnya yang mana, agar tidak amburadul," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dishub Karawang, Nunu Nugraha, mengatakan, tranportasi online yang beroperasi di Karawang saat ini tidak memiliki izin dari pihaknya. Namun pihaknya belum bisa menindak, karena terbentur masalah aturan.

"Memang ada, kita tahu (mereka beroperasi, Red). Tetapi mereka tidak izin ke kita untuk beroperasi," katanya.

Menurutnya, setelah dibatalkannya beberapa pasal dalam Permenhub RI Nomor 26 Tahun 2017 berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 pada Agustus 2017, transportasi online masih belum memiliki aturan yang resmi.

Selain itu, moda transportasi online di Karawang juga belum dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya transportasi konvensional yang  tetap banyak beroperasi di Karawang.

"Kalau saya lihat, masih belum. Karena di kita ini masih banyak transportasi konvensional dan mereka akan terus memperbaiki layanannya. Sesuai dengan keinginan bupati yang lebih dahulu mengutamakan transportasi konvensional," katanya. (put/far)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.