Minggu, 19 November 2017

Cellica Nurrachadiana, Bupati Karawang. Cellica Nurrachadiana, Bupati Karawang.

Bupati Geram, Akan Paksa Dedi Achdiat Buat Laporan Polisi Featured

KARAWANG,TVBERITA.CO.ID - Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana akan memaksa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang, Dedi Achdiat untuk melaporkan terkait dugaan pemalsuan perizinan PT Jatisari Lestari Makmur (JLM).

 

“Saya akan tegor langsung Kepala DPMPTSP, Dedi Achdiat, karena sampai saat ini belum membuat laporan kepolisian. Serta memaksa untuk membuat laporan ke pihak berwajib. Padahal Pemda Karawang telah dirugikan dengan dugaan pemalsuan perizinan PT Jatisari Lestari Makmur (JLM),” ujar Cellica di sela-sela kunjungan Kapolda Jabar di Mapolsek Majalaya, Minggu (12/11).

Sementara ditempat yang sama, Kapolres Karawang, AKBP Ade Ary Syam mengatakan, terkati dengan dugaan pemalsuan perizinan PT Jatisari Lestari Makmur (JLM) belum menerima laporan. Kalaupun ada yang melapor, pihaknya akan menerimannya dan akan ditangani.
“Kami akan menunggu laporan yang merasa dirugikan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komando Penegak Keadilan (Kompak) melapor ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang. Diduga penyalahgunaan penyelewengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang, dalam pelanggaran alih fungsi lahan teknis pertanian yang dilakukan PT Jatisari Lestari Makmur (JLM) di Kecamatan Jatisari.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Kompak, A. Mukron mengatakan, pihaknya menduga Dedi Achdiat selaku Kepala DPMPTSP Karawang telah menyalahgunakan wewenang, dengan memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada PT. JLM.

"Dasar kami adalah Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Karawang," ujarnya kepada wartawan, Senin (6/11).

Lanjut Mukron, berdasarkan Pasal 57 Ayat 6 Huruf (s) Perda Nomor 2 Tahun 2013, Kecamatan Jatisari merupakan lokasi pengembangan LP2B. Pada Pasal 57 Ayat 8 Huruf (b) dijelaskan, Kecamatan Jatisari masuk ke zonasi kawasan permukiman dan pedesaan, dan dilarang melakukan kegiatan industri, pertambangan dan pelabuhan.

"Berdasarkan Pasal 44 Ayat 1 UU Nomor 41 Tahun 2009, lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan," ungkapnya.

Menurut Mukron, patut diduga Kepala DPMPTSP dan PT. JLM bersama-sama telah melanggar aturan perundang-undangan. Sehingga perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus tersebut.(KB)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.