Minggu, 17 Desember 2017

Pakar Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Parahyangan, Prof Asep Warlan Pakar Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Parahyangan, Prof Asep Warlan Foto Koran Berita/Adi Tarigan

Golkar Munaslub, Rekom Pilgub Jabar Berubah Featured

PURWAKARTA, TVBERITA.CO.ID- Pakar Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Parahyangan, Prof Asep Warlan mengatakan bahwa momentum perubahan kepemimpinan di internal Partai Golkar melalui mekanisme Munaslub, memiliki pengaruh besar terhadap rekomendasi partai tersebut dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 mendatang.

Dikatakan Asep, pengaruh itu dapat berupa kajian ulang terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan. Pasalnya, kader Golkar yang tercantum dalam Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjend Idrus Marham tersebut belum sekaliber kader lain yang lebih mumpuni baik secara politik maupun secara basis.

“Tentu akan ada pengaruh, bisa jadi dikaji ulang, karena Partai Golkar di Jawa Barat memiliki kader dengan kans yang lebih besar dalam Pilgub nanti,”ungkapnya saat ditemui usai menjadi Pembicara dalam Seminar Politik di Aula Hotel Grand Situ Buleud, Purwakarta belum lama ini.

Seharusnya, lanjut Asep, suara penolakan dari kader arus bawah partai berlambang pohon beringin itu harus menjadi catatan para elit partai di DPP. Bahkan, kini menurut dia, suara penolakan kader itu telah berubah menjadi pertanyaan besar di benak publik Jawa Barat. Pasalnya, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi malah tidak dicalonkan.

“Publik tentu merasa aneh ketika ada kader terbaik Golkar di Jawa Barat (Dedi Mulyadi-red) tetapi tidak dicalonkan. Padahal, menurut hemat saya, potensi kemenangan Dedi di Pilgub Jawa Barat cukup besar sehingga wajar saat ada pergantian pucuk pimpinan Golkar, ini (rekomendasi-red) dikaji kembali,” katanya.

Meski begitu, Asep mengatakan, kajian ulang terhadap rekomendasi hanya akan terjadi jika Partai Golkar tidak dipimpin oleh orang dekat Setya Novanto. Jika terjadi sebaliknya, maka pimpinan Partai Golkar yang baru akan mengawal habis-habisan kebijakan tersangka kasus e-KTP tersebut.

“Tapi saya kira kalau Golkar masih dipimpin oleh rezim Setnov, rekomendasi tidak akan berubah. Lain hal jika yang memimpin Golkar nanti diluar rezim Setnov. Ini tergantung dinamika yang berkembang dalam Munaslub itu,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, DPP Partai Golkar memberikan rekomendasi kepada Walikota Bandung Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat.
Positioning DPP Partai Golkar ini mendapat penolakan dari kader akar rumput karena pria berkacamata tersebut tidak pernah berproses bersama kader Golkar.
Sedangkan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menjalani seluruh proses di internal Golkar untuk dicalonkan dalam kontestasi lima tahunan di Jawa Barat tersebut. Proses tersebut melahirkan keputusan Rapimda DPD Golkar Jabar yang tidak mengusung nama lain selain Dedi Mulyadi.(trg/ds)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.