Senin, 20 Agustus 2018

Komisi I Purwakarta Minta BKDPSDM Harus Objektif

PURWAKARTA, TVBERITA.CO.ID- Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta yang melakukan kunjungan kerja ke bali beberapa waktu lalu membahas kepegawaian khususnya ASN yang dianggap merupakan sumber daya manusia yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Namun dari sisi lain juga dipandang penting dalam pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian, terutama bila muncul permasalahan di kepegawaian yang belakangan ini cukup signifikan permasalahan yang muncul dalam berbagai faktor sehingga butuhnya pembinaan yang baik agar berjalannya kinerja dari para pegawai tersebut tidak terjadi gangguan yang bisa mengakibatkan suasana kerja yang baik terganggu.

"Pemerintahan Kabupaten Badung telah menerapkan sistem E-Kinerja salah satu sistem yang menilai kedisiplinan dan kinerja pegawai yang bermuara nantinya kepada pengaruh pada tunjangan yang akan diterima pegawai,"jelas Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta Fitri Maryani dari Fraksi Gerindra Selasa (15/5) didampingi anggota Komisi I lainnya.

"Ini salah satu hasil pembahasan DPRD Badung yang kemarin kita kunjungi, tujuannya E-Kinerja itu bukan hanya mengejar absensi yang baik saja, tetapi lebih kepada semangat mewujudkan hasil kerja karean dengan kehadiran para pegawai ini juga berimbas juga kepada hasil kerja khususnya melayani masyarakat, dengan hal ini integritas, dan kedisiplinan bisa terwujud, namun kembali lagi kesadaran diri yang utama, dan menjaga kebersamaan,"jelasnya.

"Dan ini bukan sekedar E-Kinerja saja, tetapi didukung oleh pengawasannya dari BKD dan ini dilakukan disetiap OPD,"tegasnya.

"Begitu juga penempatan para pegawai, harus sesuai dengan bidangnya sehingga dalam posisi dan jabatannya tepat dan bisa mempertanggung jawabkan kinerjanya, kordinasi antara BKD dan DPRD juga seharusnya dilakukan untuk penempatan pegawai oleh BKD dan akan ada evaluasi kinerja yang juga bisa dipertanggung jawabkan, bukan hanya sekedar memberikan surat mutasi saja yang bisa mengakibatkan permasalahan belakangan, kalau pegawai yang bukan ahlinya ditempatkan jelas bisa menimbulkan masalah," papar Fitri.

"Sebagai contoh kalau ahli pertanian di tempatkan ke dinas lain, sudah jelas dipastikan salah, terlebih bila golongan dan jabatannya juga dipaksakan untuk menempati satu posisi yang memang belum tepat untuk dilakukan sehingga terjadi ketimpangan dan permasalahan dikalangan pegawai," jelasnya.

"Makanya dengan tegas perlu juga menjadi acuan bahwa penilaian berdasarkan perbandingan yang objektif antara kompetensi, kualifikasi, prestasi kerja dan analisis beban kerja dan pendidikannya harus dilakukan tanpa ada rekayasa yang dipaksakan, bisa dipastikan dalam penempatannya sesuai bidangnya akan berimbas kepada kinerja yang positif di Pemerintah Kabupaten Purwakarta, seharusnya di Purwakarta sudah bisa dilakukan salah satunya adalah objektifitas dari Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dan Baperjakatnya untuk penempatan pegawainya," pungkasnya.(trg/ris)

MORE

Karnaval Drum Band dan Kostum Meriahkan Perayaan HUT RI ke-73 di Gempol

Karnaval Drum Band dan Kostum Meriahkan Perayaan HUT RI ke-73 di Gempol

BANYUSARI, TVBERITA.CO.ID- Sekitar tiga ratus warga  RT 01/01 dan para pemu...