KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Kinerja Kejaksaan Negeri Karawang dipertanyakan. Pasalnya, dalam dua tahun terakhir ini tidak ada perkara korupsi yang ditangani terlebih dengan ketidakberesan proyek pedestrian yang menelan anggaran 15 miliar.
“Hingga menjelang akhir tahun ini, tidak ada produk hukum kasus korupsi oleh Kejari Karawang. Ada atau tidak sih kejaksaan di Karawang? Kok tidak kelihatan kinerjanya dalam mengungkap kasus korupsi?” kata Asep Agustian SH MH, salah seorang praktisi hukum di Karawang. Tak hanya kejaksaan, Askun menilai, kejadian ini pun menjadi tamparan keras bagi Dinas PUPR yang seakan-akan suddah menegur, tapi ketidakberesan tetap terjadi.
“Bukan harus bupati yang menyetop. Dinas terkait yang harus menyetop. Tidak perlu langsung bupati. Ini tamparan kepada PUPR dari bupati. Saya menegaskan kepada kejaksaan periksa semua, tidak harus menunggu data yang lengkap, kan ada intel,” katanya.Sementara itu, Kepala Kejari Karawang Rochayatie menyampaikan kalau dirinya baru beberapa bulan menjabat Kajari Karawang.
“Ya silakan, orang mau berkomentar apa saja,” ujarnya, Kamis (6/12/2018) Dikatakan dia, potensi terjadinya korupsi di Karawang sebenarnya ada. api pengungkapan kasus korupsi itu membutuhkan waktu dan ada prosedur yang harus dilalui.
“Kita harus mengumpulkan bukti dulu (jika ada kasus korupsi). Misalnya ada indikasi korupsi, tapi peristiwanya terjadinya pada tahun yang sama, kan tidak mungkin kita lakukan sekarang pengungkapan kasusnya, karena masih tahun berjalan,” ungkapnya.(KB)
