Sabtu, 22 September 2018

Pelantikan Pj Sekda Kota Bekasi Bermasalah, Ombudsman Beri Respon

KOTA BEKASI, TVBERITA.CO.ID- Pj Wali Kota Bekasi, Toto Mohammad Toha telah resmi melantik Kepala Inspektorat Kota Bekasi, Widodo Indrijantoro sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, pada Kamis (13/9) di Aula Nonon Sonthanie.

Dilantiknya Widodo sebagai Pj Sekda Kota Bekasi mendapat respon dari Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Menurut Ombudsman, pelantikan Widodo Indrijantoro menjadi Pj Sekda Kota Bekasi salah.

Pasalnya, Widodo yang merangkap Kepala Inspektorat Kota Bekasi disebut tidak kompeten dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman terkait kasus pemogokan layanan publik pada 27 Juli 2018.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, mengungkapkan seharusnya penunjukan Pj Sekda Kota Bekasi tidak diberikan pada ASN yang jelas tidak kompeten.

“Sikap Pj Wali Kota Bekasi, mengangkat penjabat yang kami nilai tidak kompeten dalam LAHP, menunjukan bahwa Pj Wali Kota tidak mengindahkan UU Ombudsman RI, UU Pelayanan Publik dan UU Pemerintah Daerah sebagai undang-undang yang saling bertautan,” terangnya.

Tindakan Toto mengangkat Widodo dinilai tidak patuh terhadap tata perundangan yang berlaku di Indonesia. Sebab yang bersangkutan telah masuk kedalam daftar tindakan korektif yang dikeluarkan dalam LAHP Ombudsman RI.

“Kami akan masukan poin ketidakpatuhan ini ketika kami menaikan statusnya menjadi Rekomendasi Ombudsman RI, jika LAHP ini tidak ditindaklanjuti,” pungkas Teguh.

Teguh menambahkan, sebelumnya Penjabat Wali Kota Bekasi, Ruddy Gandakusumah berencana membentuk majelis etik yang berisikan perwakilan dari Pemprov Jabar, KASN, BKN dan Kemenpan RB, lantaran beberapa pejabat Kota Bekasi yang masuk dalam majelis etik terlibat dalam tindakan korektif Ombudsman RI.

“Ya, beberapa pejabat Pemkot Bekasi yang seharusnya masuk dalam unsur Majelis Etik, dinyatakan tidak kompeten oleh kami,” tukasnya.

Penjabat Wali Kota Bekasi, Toto M Toha memiliki waktu dua hari lagi untuk menindaklanjuti LAHP Ombudsman RI. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka statusnya pun akan berubah menjadi Rekomendasi Ombudsman RI.

“Perhitungan tindakan korektif berlaku sejak LAHP diserahkan kepada para atasan terlapor dalam hal ini PJ Wali Kota sebelumnya Ruddy Gandakusumah, dan seharusnya dilanjutkan oleh PJ Toha selaku Penjabat Kepala Daerah karena LAHP itu melekat pada jabatan bukan pada individu,” tutupnya.(cr1/fzy)

MORE

Melarikan Diri ke Sumatera, Pelaku Pembunuhan Bocah di Karawang Ditangkap

Melarikan Diri ke Sumatera, Pelaku Pembunuhan Bocah di Karawang Ditangkap

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Polres Karawang bergerak cepat melakukan penyelidikan...