Senin, 15 Oktober 2018

Pertanyakan Dasar BPHTB, Notaris Datangi Dewan Karawang

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Karawang, Danu Hamidi, menyampaikan bahwa pihaknya kedatangan puluhan orang notaris dari Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Karawang.

Kedatangan mereka menuntut kepastian hukum mengenai Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diberlakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Karawang.

Dijelaskan Danu, mereka melaksanakan transaksi jual beli masalah tanah, untuk pembayaran BPHTB, pihak pembeli membayarnya harus sesuai dengan transaksi atau NJOP mana yang lebih tinggi. Namun pada kenyataannya menurut mereka Dispenda mempunyai harga sendiri yang tidak sesuai dengan transaksi atau NJOP.

"Kami belum menilai benar salahnya, karena baru menerima sepihak. Kami menampung apa yang menjadi permasalahannya dan akan meneruskannya ke dinas terkait," ujarnya.

Menurut Danu, para notaris ini, pada saat terjadi transaksi di lapangan dikenakan biaya BPHTB dan menginginkan payung hukum yang sesuai dengan perundang -undangan yang berlaku. Dimana sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2009, bahwa harga biaya BPHTB sesuai dengan transaksi atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mana yang lebih tinggi.

"Karena selama ini di lapangan ada tim penilai dari transaksi itu di lapangan. Dimana mestinya ini bisa diberlakukan jika aturannya jelas, karena belum adanya kejelasan adanya aturan terkait pembiayaan antara penjual dan pembeli,"ulasnya.

Misalnya, Danu mencontohkan, dua orang melakukan transaski jual beli yang sesuai dengan NJOP dan harga transaksi dan nilai ditentukan sesuai perundang- undangan. Dan dikalikan 5 persen baru muncul bea BPHTB.

Namun justru yang terjadi sekarang nilai saksi ini ditentukan oleh pemerintah daerah bukan transaksi yang ada di lapangan. Dan terlepas kebijakan Pemda ini memang benar, seharusnya tetap jangan dilakukan dulu dan harus menjadi keputusan dulu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

"Karena selama ini belum ada payung hukum yang jelas,"lanjutnya.

Diungkapkan Danu, Kota Depok memang sudah memberlakuakan kebijakan ini, tetapi langsung dicantumkan bahwa di NJOP ini ada kenaikan sekian dan ini merupakan hasil penelitian pemerintah daerah.

Sementara, Pemkab Karawang sendiri beralasan memberlakukan BPHTB ini berkaitan transaksi dan NJOP dimana ada harga pasar. Jika memang ini harga pasar, menurutnya, tentu boleh dikeluarkan dan harus ada dasar hukumnya. Jangan hanya karena penelitian Pemkab saja.

"Jadi jelas harus ada payung hukumnya, apakah ini keputusan bupati atau apa. Sehingga ini harus dirubah dengan merevisi Perbup No. 44 tahun 2009,"ulasnya.

Terakhir Danu menegaskan akan memfasilitasi. Karena ini berkaitan dengan pelayanan.

"Jangan sampai masyarakat dibebani tidak sesuai aturan. Kalau sesuai aturan itu sudah merupakan kewajiban,"pungkasnya. (nin/ds)

MORE

Transaksi Lewat Instagram, 7 Pengedar Tembakau Gorilla Diciduk

Transaksi Lewat Instagram, 7 Pengedar Tembakau Gorilla Diciduk

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang mengungkap dan...