Selasa, 17 Juli 2018

Satpol PP Dinilai Kendor, DPMPTSP: Kita Sudah Kasih Surat

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang, menuding kinerja Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) Kabupaten Karawang, kendor dalam penegakan Perda.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) DPMPTSP Kabupaten Karawang, Asep Suryana. Menurutnya, Satpol PP seharusnya dapat bertindak tegas terhadap pelanggaran Perda No. 6 tahun 2011 tentang ketertiban, kebersihan, serta keindahan (Perda K3).

Karena selama ini, lanjutnya, Satpol PP seolah membiarkan saja baliho - baliho besar atau banner - banner baik dari partai politik, pejabat, tokoh - tokoh masyarakat, maupun iklan - iklan produk yang sudah lama yang terpasang tanpa ijin, terpampang bebas di sepanjang jalan protokol Ahmad Yani By Pass, Kecamatan Karawang Barat.

Padahal, lanjut Asep, pihaknya sudah berkirim surat kepada Satpol PP untuk segera menertibkan baik baliho - baliho, banner maupun poster - poster tersebut. Karena memang terpasang tanpa adanya ijin dari DPMPTSP.

"Kita sudah berikan surat pemberitahuan ke Satpol PP Kabupaten Karawang, agar segera melakukan penindakan, sejak akhir tahun kemarin pada bulan Desember,"ungkapnya kepada Koran Berita (Grup Tvberita.co.id), Selasa (9/1/2018) saat ditemui di ruang kerjanya.

Diterangkan Asep, dalam surat tersebut sudah jelas tertuliskan berdasarkan data yang ada, bahwa reklame sosialisasi partai politik dan sosialisasi bakal calon gubernur Jawa Barat yang sudah terpasang baik berupa baliho, spanduk, Pamplet, atau bentuk lainnya yang marak di wilayah Kabupaten Karawang belum mengajukan permohonan izin ke DPMPTSP Kabupaten Karawang.

"Kami juga heran, bahkan sampai hari ini malah semakin menjamur, Satpol PP nya kemana?,"sesalnya.

Ditemui terpisah oleh Koran Berita, Kepala Bidang Tibum dan tranmas Satpol PP Kabupaten Karawang, Basuki Rachmat, ketika disinggung terkait Baliho , pamlet, poster maupun banner - banner dan bendera parpol yang menjamur di sepanjang jalan Karawang Kota, mengakui memang telah membuat kumuh perkotaan karawang.

Akan tetapi , tambahnya, Satpol PP tidak bisa melakukan pencabutan tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada dinas terkait, dalam hal ini DPMPTSP sebagai yang memberikan izin.

Basuki justru malah merasa, pihaknya belum menerima surat apapun dati DPMPTSP terkait permasalahan tersebut.

"Saya justru belum menerima surat apapun, kalau memang sudah ada dari DPMPTSP pasti dong kita akan langsung tindak lanjuti,"belanya.

Basuki juga menyebutkan, memang betul tugas Satpol PP itu adalah menindak. Namun harus jelas terlebih dahulu perijinannya, dan tugas DPMPTSP lah yang seharusnya memberitahukan kepada kami.

"Adapun baliho bendera partai ada yang saat ini belum ada tahapan di pilkada, maka pihaknya akan mengamankan. Kita kordinasi dengan parpol berkaitan hal ini. Jika ada surat dari DPMPTSP, siapapun yang pasang bendera di sepanjang RMK sampai Ramayana tidak akan kami biarkan. Karena pagar itu, tidak boleh dipakai, itu dilarang. Semuanya akan kita cabut, termasuk yang di depan gerbang masuk kantor Pemkab Karawang,"tegasnya.

Sementara itu dari pantauan Koran Berita, di sepanjang jalan protkol , dari lampu merah By Pass Perumahan Karang Indah sampai ke buderan Ramayana tidak sedikit spanduk besar maupun baligho besar berserakan terutama di depan areal perkantoran Pemkab Karawang, beragam ucapan serta lainnya, masih dibiarkan begitu saja oleh Satpol PP.(cr2/ds/ris)

 

Read 101 times
MORE

MPLS di SMAN 5 Karawang, Siswa Diajak Sadar Hukum dan Tertib Berlalu Lintas

MPLS di SMAN 5 Karawang, Siswa Diajak Sadar Hukum dan Tertib Berlalu Lintas

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Sebanyak 428 siswa-siswi baru SMAN 5 Karawang Tahun Aj...