Senin, 22 Oktober 2018

Tahun Depan, Pemerintah Sediakan Rp 1 Triliun Dana Alokasi Khusus Kebudayaan

JAKARTA, TVBERITA.CO.ID.- Pemerintah menyiapkan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 1 triliun untuk memajukan bidang kebudayaan. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2019. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, tahun depan, dana untuk direktorat kebudayaan tak melekat pada dana pendidikan seperti yang terjadi selama ini.

 

"Jadi nanti bantuan fasilitasi seperti pengadaan alat kesenian tak lagi menggunakan dana pendidikan. Jumlah DAK untuk kebudayaan yang disetujui DPR satu triliun lebih," ujar Muhadjir dalam pembukaan lokakarya Bantuan Fasilitasi Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan Tahun 2018 Tahap II, di Jakarta, Rabu 18 Juli 2018 malam.

Ia menuturkan, sebelumnya, Kemendikbud mengusulkan kepada DPR agar anggaran untuk memajukan kebudayaan pada tahun anggaran 2019 terpisah dari 20% anggaran pendidikan nasional. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Ia mengatakan, selama ini, anggaran untuk memajukan kebudayaan melekat pada anggaran pendidikan nasional. Menurut dia, selain merupakan perintah dari UU tersebut di atas, pemisahan anggaran untuk kebudayaan juga akan mengakselerasi program-program yang digagas Direktorat Kebudayaan di Kemendikbud.

“UU tentang pemajuan kebudayaan ini baru selesai setelah puluhan tahun tertunda. Saya kira, kebudayaan memang harus berdiri sendiri. Dan, sekarang langkah ke sana mulai terlihat, ini bagus. Untuk tahap awal, memang tidak besar, kami mengusulkan DAK untuk kebudayaan sekitar Rp 500 miliar,” katanya.

Ia menuturkan, dengan disahkannya UU tersebut di atas, kebutuhan untuk menangani kegiatan budaya menjadi lebih sistematis. Menurut dia, perumusan strategi kebudayaan secara legal formal menjadi sebuah langkah maju bagi masa depan kebudayaan Indonesia.

“Sebelum terbit UU ini, kita berbudaya tanpa dasar hukum. Sekarang hukumnya sudah dibuat sehingga kebudaayan seperti apa yang ingin dicapai pada masa depan bisa dirumuskan. Termasuk dari sisi anggarannya. Untuk mengakselerasi hal itu, langkah awalnya dengan memisahkan anggaran kebudaayaan dari pendidikan,” katanya.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengungkapkan, DAK untuk Kebudayaan tersebut telah disetujui legislatif, kepala negara, dan menteri terkait. Alokasinya berada di luar alokasi anggaran fungsi pendidikan yang saat ini sudah memenuhi 20% dalam APBN. Saat ini, pembahasan sudah masuk dalam teknis terkait sasaran prioritas, bobot, dan mekanisme. "Arahan Presiden prinsipnya jangan dibagi rata. Prioritasnya akan lebih banyak kepada aspek non fisik," jelasnya.

Hilmar menjelaskan, pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan harus menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang akan menjadi salah satu landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berikutnya.

Berdasarkan PPKD, pemerintah baik pusat maupun daerah akan lebih mudah dalam melakukan perumusan Strategi Kebudayaan baik daerah maupun nasional. Sehingga mendatang pemberian bantuan dan perumusan kebijakan terkait kebudayaan dapat lebih jelas, tepat, dan konkret. "Targetnya di bulan Agustus ini penyusunan PPKD sudah selesai semua di level kabupaten/kota," kata Hilmar.

Ia mengatakan, beberapa kabupaten dan kota telah menyelesaikan dan menyerahkan pokok pikiran kebudayaan di daerahnya masing-masing. "Kami harapkan nanti di bulan November, strategi kebudayaan yang sifatnya nasional akan dapat disahkan oleh Presiden dan disampaikan pada Kongres Kebudayaan. Itu menjadi dasar penyusunan RPJMN," ujarnya.(Pikiran Rakyat/kb)

MORE

Pedagang Pasar Cilamaya Ditekan Pengembang, Ini Alasannya

Pedagang Pasar Cilamaya Ditekan Pengembang, Ini Alasannya

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Sejumlah pedagang Pasar Cilamaya mengeluhkan sikap PT...